Lombok Tengah ( Lombokupdatenews) – keributan yang terjadi di tubuh Badan Promosi Pariwisata Daerah ( BPPD ) Lombok tengah ,ternyata menyita perhatian banyak pihak. Salah satunya M Nursandi atau Sandi Amaq Rinjani pegiat cineas dan mantan direktur eksekutif BPPD Provinsi NTB yang juga ikut mendapat banyak pertanyaan soal kasus saat ini. “ iya saya ikut mendapat banyak pertanyaan soal keributan ( BPPD Loteng) ini dan saya juga mengikuti perkembangan kasusnya,” katanya di ruang diakusi PIT STOP MATA kemarin sore.
Mestinya kata dia, BPPD bekerja sesuai tugas dan fungsinya bukan malah melakukan hal hal yang di luar Tugasnya, hal ini yang bisa menyebabkan terjadinya “keributan” saat ini.
Dari pengalaman yang pernah ia lakoni, sandi menuturkan bahwa BPPD adalah ornamen pemerintah daerah di masing masing tempat dan bekerja mempromosikan daerahnya,dengan berintergrasi dengan daerah di sekitarnya atau mengikuti program pusat yang sudah di tetapkan. “ jadi ga bisa BPPD hanya bekerja sendiri, memang mereka bisa saja promosikan Loteng saja tapi tentu dengan menjalankan program yang sudah di tetapkan oleh sembilan pengambil kebijakan tidak boleh maunya ketua sendiri, begitu cara kerjanya,” ujar pembuat film perempuan sasak terakhir ini.
Di tanya soal hubungan program pembangunan home stay dan penerangan jalan umum yang dimana kontrak penunjukan langsung antara BPPD Loteng dan beberapa PT sudah terjadi , dia mengaku tidak ada hubungannya karena pekerjaan tersebut sebenarnya dari kementrian PUPR bukan dari Kemenpar dan kraf,” itu tidak ada hubungannya dan BPPD tidak pernah saya dengar bisa buat kontrak sebegitu besar sampai miliaran apalagi soal fisik,” paparnya.
Diapun menyesalkan kini BPPD Loteng harus berurusan dengan kepolisian akibat ulah oknum yang mengatasnamakan BPPD tersebut , sehingga wajah pariwisata Loteng menjadi tercoreng.
Dia juga menilai, seorang ketua BPPD tidak mendapatkan penghasilan yang besar, kata produser ini saat Taufan Rahmadi menjadi ketua BPPD NTB dia hanya menggunakan mobil jenis AFV saja berbeda dengan loteng yang menggubakan jenis mobil mewah seperti Alphard dan lainnya. “ tentu ini luar biasa apalagi ketika ketua BPPD bisa dengan sengaja merekam kegiatan sosial bagi bagi paket dia sepedahan di ikut mobil jenis Alphard itu tentu pecitraan dan cocok jadi walikota atau bupati,” selorohnya.
Sandi juga menyindir, oknum ketua BPPD yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan dirinya sebenarnya, tidak di benarkan kalau mengatasnamakan BPPD karena harus sesuai dengan program pengambil kebijakan. Apa yang di lakukan oknum tersebut menurut amaq rinjani harus di pertanggungjawabkan termasuk konsekwensi hukumnya karena BPPD harus di jaga marwahnya, terlebih dengan tidak adanya Surat keputusan ( SK ) BPPD Loteng tentu ini hal yang sangat aneh . “ aneh sekali kalau SK tidak di temukan, pasti ada arsif di bagian hukum tidak mungkin arsif negara tidak ada salinan lucu ini,” pungkasnya.
Dari hasil konfirmasi Lombokupdatenews ke salah satu pelapor Zaky Direktur PT Tadji mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kepolisian ,” kami sudah koordinasi minta ke polres untuk menaikkan status laporan kami karena saksi sudah banyak di periksa dan bukti juga sudah kami sampaikan,” ujarnya via Whatsapp.
Sementara itu Kapolres Loteng AKBP Esty W ,saat di konfirmasi ,terkait perkembangan kasus tersebut,belum dapat di konfirmasi.(Lu07)