Lombok Tengah (LuNews.com) – Mantan Kepala Dinas Pariwisata ( Dispar ) Lombon Tengah ( Loteng) HL M Putria MPd mengaku tidak mengetahui pasti aktifitas Badan Promosi Pariwisata ( BPPD ) Loteng yang di ketuai Ida Wahyuni. “ saya merasa tidak di libatkan sebagai Kadispar, malah pelantikannya pun tidak saya hadiri,” ungkapnya.
Hal itu terkuat dalam acara diskusi PiT Stop MATA NTB Jumat sore lalu(18/06), putria menjelaskan bahwa selama dirinya menjabat Kadis Pihaknya tidak terlalu tahu persis soal kegiatan BPPD .” Malah saya baru tahu ada kontrak dengan pihak ke tiga sekarang ini, saya baca di media dan di diskusi ini, dan ini sangat aneh,” katanya heran.
Pihaknya beranggapan, bahwa BPPD sesuai dengan UU 10 tidak bisa melakukan kegiatan berupa kontrak pengadaan dan proyek, seperti yang terjadi saat ini dimana ada kontrak antara BPPD yang mengatas namakan Pemerintah daerah dengan beberapa perusahaan. “ malah yang lebih aneh lagi BPPD ada pengadaan Alkes yang kami tidak faham kemana di arahkan karena di wilayah pariwisata tidak pernah ada pemberian atau pembagian Alkes tersebut,” akunya.
Tokoh budaya ini juga menolak jika BPPD mengaku kantor mereka terletak di kantor Dispar Loteng,” tidak ada space di sana , tidak ada ruang dan saya tidak pernah melihat aktifitas BPPD di kantor Dispar, dia ida hanya ngaku ngaku saja,” tegas Datu Siledende ini.
Terkait hal tersebut, Putrie beranggapan bahwa apa yang di lakukan ida wahyuni selama ini “over leap” dan jauh dari fungsi dan tugas BPPD seharusnya.
Pihaknya meminta Kepala daerah untuk bersikap tegas , BPPD menurut Putria masih sangat dibutuhkan oleh Loteng namun tidak dengan kerja kerja yang membuat daerah Merugi bahkan memalukan.
Soal laporan penipuan dan penyalahgunaan wewenang, kata dia, itu dugaan yang harus di serahkan ke aparat penegak hukum.” Kita berharap APH segera selesaikan karena jangan sampai ini jadi preseden yang buruk ke depan” tutupnya penuh harap.(lu-07)
Prev Post