Lombokuodatnews- Pada hari Selasa ( 12/10/l ) sekitar pukul 10.00 Wita seluruh jajaran Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia mengikuti Seminar Nasional ( SEMNAS ) dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika ( HDKD ). Tak ketinggalan jajaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham NTB yang dipimpin Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah Akhmad Zaenal Fikri mengikuti acara tersebut melalui zoom Meeting di ruang Sekretariat.
Kementrian Hukum DAN HAM menyelenggarakan kegiatan ini guna peran Kementrian Hukum dan HAM dalam rangka mengakselerasi Indonesia sehat dan kembangkitan kembali ekonomi Nasional yang terpuruk akibat dampak Covid19 dalam memperingati Hari Dharma Karya Dhika tahun 2021, dan seminar Nasional ini dilaksanakan secara hybrid, luring di graha pengayoman Kementrian Hukum dan HAM di Jakarta serta daring melalui zoom dan YouTube dengan mengundang seluruh komponen masyarakat agar dapat berperan aktif ikut serta membangun Negeri ke arah yang baik lagi.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa, Seminar Nasional ini adalah momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha. Hasil dari seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM.
Kata Yasona menjelaskan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness), melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan.
Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi
menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor. terang yasona.
Guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, terang yasona Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis.
Pada giat ini, hadir Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speaker. Beliau menyampaikan bahwa kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional.
“Aturan kedaruratan” dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang lebih besar. Wapres juga menegaskan bahwa konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa. Pasalnya, dengan pintu darurat di masa krisis dapat kita aplikasikan dalam tata peraturan perundang- undangan.
Setiap keputusan/kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum. Berbagai narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku ekonomi berkumpul dalam seminar ini. Untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional. tungkasnya