Lombok Tengah, (lombokupdatenews) – Pesatnya perkembangan perekonomian di Lombok Tengah belakangan ini tak dapat dipugkiri lagi begitu pesatnya, hal ini terlihat dengan berbagai macam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Lombok Tengah di bidang pengembangan dan percepatan perekonomian masyarakat.
Namun hal tersebut juga tidak luput dari sisi posiif dan negatifnya bagi masyarakat,dilihat dari sisi positifnya dimana pembangunan semakin merata dengan dibangunnya fasilitas – fasilitas penunjang percepatan ekonomi masyarakat,seperti pembangunan pasar renteng dan lapak lapak penjualan yang telah cukup mendongkrak perekonomian masyarakat ,khsusunya di lombok tengah.
Dilihat dari sisi negatifnya juga dengan banyak menjamurnya Ritel modern baik Alfamart maupun Indomart di desa desa memiliki efek mematikan ekonomi masyarakat lokal yang dahsyat, hal ini yang menjadi sorotan M samsoel qomar terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dirasa kebablasan meskipun menurutnya pemerintaha daerah mempunyai alsan kuat dengan pemerataan perekonomian masyarakat .
Menurut M samsoel Qomar yang juga Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah mengatakan bahwa tidak mungkin usaha mikro atau UMKM bersaing dengan pengusaha besar pasti lambat laun akan jatuh kalah dan bangkrut.
“Pemuda pancasila menilai pemda Loteng perlu mencontoh daerah lain yang membatasi izin retail modern ini , jangan sampai kemudian mereka memonopoli kegiatan ekonomi jual beli di pedesaan secara masiv dan ngawur.” gerahnya
Lebih jauh menurut MSQ bila diambil sample di Lombok Tengah saja , bila terhitung secara gamblang jika kita hitung jumlah retil modern se kabupaten Loteng , mungkin hanpir mencapai angka 100 buah malah bisa lebih, sementara jumlah kecamatan kita 12 kecamatan artinya di satu kecamatan ada yang sampai 10 ritel dan ini tidak baik untuk persaingan dan pertumbuhan perniagaan bagu UMKM kita.
Apalagi, produk produk UMKM sangat jarang yang masuk di retail ini dengan seribu satu alasan alfamart dan indomart tidak memberikan ruang bagi produk hasil UMKM kita .
Untuk itu, kita meminta Bupati segera memerintahkan dinas terkait untuk melakukan evalusi khusus terhadap ritel modern ini karena berpotensi melahirkan kecemburuan ekonomi bagi masyarakat kecil yang hidup dari berdagang di desa desa.
Apabila Pemerintah Mau menengeok serta mengkaji lebih detail ,pada pengecekan di desa puyung saja terdapat 4 buah bangunan ritel yang beroperasi , belum lagi didesa lain yang menurutnya baiknya di satu kecamatan cukup 3 atau paling banyak 4 ritel modern selebihnya biarkan menjadi ruang UMKM dan rakyat berniaga.
“Yang paling penting pemda juga harus membuka berapa retribusi atau pajak yang masuk dari ritel ritel ini jangan sampai tidak pernah bayar pajak dan sekedar selesai saat perizinan saja setorannya “tutupnya.(Lu07).
yess