Lombok Update News
The news is by your side.

Pelapor Tolak Mediasi Dengan Ketua BPPD Loteng

0 1,014

Lombok Tengah (lombokupdatenews) – Kasus dugaan penipuan bernilai milyaran rupiah yang menjerat Ketua BPPD Loteng Ida Wahyuni Sahabudin, terus  bergulir.

Setelah sebelumnya Polres Lombok Tengah memanggilnya, tadi pagi giliran pelapor mendatangi ruang penyidik Polres Lombok Tengah untuk memenuhi panggilan untuk dimintai klarifikasi(17/6).

Kepada lombokUpdatenews.com Riyan Zaki selaku Direktur PT Tahta Djaga Internasional, yang melakukan MoU dengan BPPD Loteng menuturkan, kedatangan dirinya untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dirinya terhadap Ketua BPPD Lombok Tengah.

Dijelaskan bahwa dirinya hanya melakukan klarifikasi lanjutan terkait beberapa sanggahan Ketua BPPD Loteng, yang sudah sebelumnya memenuhi panggilan penyidik.

Lebih jauh ia menjelaskan, ada beberapa point yang di sampaikan kepada Riyan, diantaranya beberapa projek MoU dengan PT Tahta Djaga internasional, termasuk mengenai pameran desa wisata, yang dilaksanakan di Kute Mandalika  pada 26 Oktober s/d 1 November 2020 lalu.

“Hanya sedikit menanggapi sanggahan dari Ketua BPPD saja, terkait proyek yang sudah di MoU-kan dengan pihak perusaan kami,” jelasnya.

Namun perlu di garis bawahi tambahnya, sanggahan yang pihaknya klatifikasi tersebut, hanya sebatas proyek kegiatan kecil, belum masuk ke proyek kersajama secara resmi ditanda tangani Ida dengan PT Tahta Djaga Internasional yang nilainya mencapai Rp 11 Miliar.

“Ini saya hanya baru klarifikasi sanggahan keterangan Ida, pas pemanggilan dia kemarin mas, yang hanya nilainya tidak terlalu besar,” tambahhya

Terkait adanya upaya untuk mediasi kembali antara pihaknya dengan ketua BPPD Loteng, oleh Polres, ia menegaskan telah memberikan batas waktu yang cukup panjang terhadapnya, bahkan secara kekeluargan, baik melalui beberapa birokrasi bahakan para tokoh agama, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari yang bersangkutan, bahkan Ketua BPPD Loteng ,seperti acuh tak acuh terhadap persoalan ini.

“Sekitar setahun kami berikan tenggang waktu, untuk menyelesaikan persoalan ini, bahkan secara kekeluarga, jangan sampai persoalan tersebut, dilimpahkan ke APH. Namun saya pikir Ida, tidak ada niat menyelesaikan secara baik-baik, bahkan terkesan mengabaikan kami,” tegasnya.

Dirinya berharap, Ida Wahyuni berpikiran profsional dan terbuka, menyelesaikan persoalan ini dengan bijak, serta tidak lari dari tanggung jawab.

“Dia membawa nama BPPD Loteng, makanya kami percaya penuh, melalukan MoU dengannya. Kami juga paham hukum, dan tidak bodoh seperti anggapan Ida Wahyuni,” cetusnya. (Lu-01)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More