Lombok Tengah (lombokupdatnews) – Temuan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) atas perjalanan dinas DPRD NTB senilai Rp 27 miliar mendapat sorotan sejumlah pihak. Salah satunya dari Pemuda Pancasila Lombok Tengah.
Sekretaris Pemuda Pancasila Lombok Tengah Sahirudin menilai temuan tersebut jelas melukai hati rakyat NTB.
“Temuan BPK atas perjalanan dinas DPRD Prov NTB menghianati kepercayaan rakyat dan harus di tindaklanjuti ke ranah hukum,” ujarnya.
Dia meminta aparat hukum segera mengambil alih estapet temuan tersebut, karena sejauh ini PMK soal refocusing sudah jelas bahwa perjalanan dinas pejabat di kurangi sedemikian rupa namun berbeda dengan di Provinsi Rp 27 Miliar dana perjalanan dinas merupakan angka yang sangat pantastis.
“Kami melihat unsur kesengajaan dalam temuan BPK ini di lakukan oleh anggota dewan provinsi, kami menduga banyak boardingpass palsu dan perjalanan fiktip sehingga ini potensi merugikan negara sangat besar dan tidak bisa di biarkan,” kesalnya.
Pria yang juga hobi mancing ini menyebut perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk anggota Dewan provinsi tahun 2020 lalu mustahil di lakukan kalau melihat pembatasan akibat pandemi korona ini, malah pihaknya menduga kuat perjalanan ini fiktip hanya nama yang jalan tapi orangnya di rumah tidur tiduran.
Selain itu, kata pria yang akrab disapa Daink, Dewan harusnya malu menggunakan dana begitu besar sementara program ke masyarakat sangat trbatas akibat pemotongan yang di lakukan TAPD dan Banggar.
“Untuk jalan-jalan begitu besar untuk rakyat kecil malah di potong , tega sekali kalian,” sindirnya.
Untuk 2021 sendiri Dewan menganggarkan Rp 17 Miliar perjalanan dinas, dengan situasi seperti ini kembali PP bertanya urgensi para wakil rakyat ini menggunakan perjalanan dinasnya.
“Kira-kira mau kemana mereka pergi di saat pandemi begini,” Tanyanya sambil menutup statemenya. (Lu-01)