Lombok Update News
The news is by your side.

Riset Lapangan,Cara Membuktikan Balas Dendam Politik Soal Mutasi Pemda Bima

0 402

Mataram (Lunews.com) – Gelombang pro dan kontra terkait dilaksanakannya proses mutasi jabatan pada sejumlah tingakatan lingkup Pemda Bima, pada Oktober mendatang.

Kehawatiran dari aturan soal mutasi dan status ASN dijadikan alat balas dendam oleh bupati dan wakil bupati (Hj. Indah Damayanti Putri dan H.M. Dahlan) untuk memberangus pihak pihak yang tidak mendukungnya saat Pilkada Bima kemarin berlangsung.

Joni Junaidi mengatakan, jika proses pelaksanaan mutasi pada Oktober mendatang, ditunggangu balas dendam politik efek dari Pilkada Bima kemarin. Bisa mendegradasi wibawah pemerintah dimata publik. berpotensi memantik kian meningkatnya gejolak di tengah masyarakat Bima, papar Pimpinan Redaksi Media PusaranNTB.

“Diskusi terbuka yang kami gagas, bukan dilatari perasaan benci atau tidak suka pada bupati dan wakil bupati Bima. Melainkan, lewat forum ilmiah dengan kekayaan intelektual yang beragam, melahirkan jiwa kritis dengan solusi membangun.

Forum ini merupakan panggilan jiwa, bentuk pengabdian serta ungkapan cinta untuk tanah kelahiran, papar Joni Junaidi pimpinan Redaksi Media Pusaran NTB, membuka sesi dialog.

Suaib Quri, SH.I Ketua Komisi Informasi NTB mengatakan, elemen muda harus memiliki jiwa terkait persoalan daerah. Bukan saja polemik mutasi jabatan, tapi sederet persoalan lain.

“Program IDP_DAHLAN hanya manis diatas kertas, tapi tak berjalan maksimal, bahkan gagal”.

Tanpa menafikan keberhasilan lain yang mereka capai. Secara keseluruhan, jika dikuliti secara mendalam, program yang dicanangkan bupati dan waki bupati Bima, dinilai gagal. Hanya bertumpu pada bantuan dana pemerintah pusat, tak kreatif, papar Suaeb Quri.

Dr. Sutarto, MP.d mengatakan, kita tak boleh secara serta merta menuding kalau mutasi jabatan yang akan di gelar pada Oktober nanti karena balas dendam. Untuk membuktikannya harus dilakukan riset dan kajian dilapangan oleh akademisi yang berkompeten pada soal riset.

“Mutasi jabatan, merupakan amanat undang undang sebagai bentuk penyegaran organisasi demi peningkatan dan perbaikan pelayanan pada masyarakat itu sendiri”, papar Calon Profesor Muda kelahiran Dompu.

Mari kita semua berpikir positif, termasuk pemerintah dimanapun itu. Mutasi jabatan haruslah dilakukan sesuai mekanisme dan aturan. Termasuk latar belakang atau keahlian dari figur ASN yang nantinya menempati pos yang di percayakan, harap Dr. Sutarto.

Joni Syahrudin, SH mengapresiasi semangat dari para aktifis yang hadir pada diskusi yang digelar. Mahasiswa dan pemuda merupakan lokomotif penggerak, yang wajib hukumnya memelihara sikap kritis yang tentunya harus melahirkan solusi bersifat membangun untuk perbaikan daerah dan pemerintah.

Kita sangat memahami, politik adalah balas jasa. Termasuk balas dendam. Sebagai rakyat Bima, menghimbau agar bupati dan wakil bupati bersikap negarawan dan bijak, papar mantan aktifis pergerakan dan pimpinan media.

Kita juga tak boleh menyalahkan IDP_DAHLAN, jikapun persoalan ini dideteksi benar adanya. Persoalan ini kerap terjadi, juga akibat bisikan oknum oknum tim sukses, karena sesuatu hal atau motif lainnya, ujar Joni Syahrudin yang kini berprofesi penguasa.

Forum terbuka yang digagas media online pusaranNTB, pada Sabtu malam (18/6/2021).
Mengangkat tema “Polemik Mutasi Jabatan Lingkup Pemda Bima, Benarkah Bermotif Politik Balas?”.

Kegiatan yang dihadiri puluhan peserta, baik dari pimpinan/pengurus organisasi kemahasiwaan., Ketua/pengurus lembaga kepemudaan., Juga di hadiri beberapa perwakilan pejabat Pemprov Dinas Kominfotik NTB.(*Lu03)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More