Pasalnya, sejak penyelesaian sebelumnya yang terjadi tahun 2015 silam hingga digelarnya event bergensi beberapa kali, pihak ITDC seolah tutup mata dengan sisa persoalan yang ada.
Hal ini juga yang menyebabkan sejumlah anggota dewan Lombok Tengah angkat suara mengenai hal ini.
Salah satunya adalah Lalu Wirakse dari Partai Nasdem yang dengan gamblang mengatakan jika sengketa lahan yang masih berlarut dan tidak mendapatkan titik temu seperti ini menjadi momok menakutkan tidak hanya bagi masyarakat Lombok Tengah pada khususnya tetapi juga bagi Negara ini secara umum.
“Selama ini kami menampung keluhan masyarakat dan selama ini juga kami mencoba meredam, tetapi kami tidak tahu sampai kapan kami bisa meredam amarah masyarakat seperti ini,” katanya saat diwawancarai mengenai hal ini di kantornya, Jumat (13/10).
Dikatakan, menurut pengamatannya hal ini terjadi ini karena Pemkab Lombok Tengah sendiri seolah tidak dilibatkan langsung oleh Pemprov NTB dan Pemerintah Pusat dalam penyelesaiannya.
Sebab, menurut pengalamannya yang sempat menjadi Camat Pujut saat ini di bawah kepemimpinan H.Moh.Suhaili Pathul, persoalan serupa bisa diselesaikan dengan baik dan terbukti bisa aman.
“Itu karena pada saat itu kami (Unsur Pemkab-Red) dilibatkan langsung oleh Pemprov sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, dan kami bekerja sesuai data,” kata Wirakse.
Lebih jauh dikatakan, sebenarnya pihak ITDC tidak perlu mengajak warga masyarakat perang dengannya dengan cara menantang masyarakat untuk menggugat ITDC ke pengadilan. Sebab, bagaimanapun hal itu tidak akan ada gunanya sama sekali.
Pihaknya justru berharap agar apa yang dikhawatirkan tidak terjadi, maka pihak ITDC dan pemerintah tinggal mengulang sejarah keberhasilan 2015 silam dengan sanding data dengan cara duduk bersila dan penuh rasa kekeluargaan.
“Biar semuanya clear and clean. Masyarakat sebenarnya tidak perlu langsung pembayaran, hanya perlu pengakuan saja dulu,” tandasnya.
Setali tiga uang, unsur pimpinan DPRD Loteng, HL Sarjana yang dikonfirmasi mengenai masalah ini juga mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa serta merta menyalahkan Pemkab dalam hal ini. Sebab, pihaknya yakin jika Pemkab sendiri ingin terlibat namun belum sepenuhnya.
“Saya juga yakin jika memang dilibatkan maka persoalan ini akan bisa secepatnya selesai,” tukasnya.
Namun yang lebih memprihatinkan daripada itu, lanjut Sarjana adalah belum adanya upaya kongkrit yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini dari pihak pemerintah provinsi maupun pusat.
Hal itu tentunya berdasar pada keluhan masyarakat yang selama ini mengeluh kepada lembaga legislatif yang dimpimpinnya saat ini.
“Tapi mari kita husnuzzon, mungkin benar seperti yang dijanjikan pak PJ Gubernur itu setelah event Moto GP ini bisa langsung diambil tindakan yang berpihak kepada yang benar,” harapnya.
Terkait dengan keterlibatan Pemkab, pihaknya sangat berharap agar pemerintah provinsi dan pusat bisa melibatkan Pemkab Lombok Tengah dalam menyelesaikan masalah lahan KEK yang belum menemui titik terang hingga saat ini.
“Kami berharap sekali seperti itu karena kalau tidak, mungkin saja ketika even-event selanjutnya di wilayah itu akan muncul kembali masalah-masalah seperti ini lagi,” tandasnya. (Lu03)