Lombok Tengah (lombokupdatenews) – Isu penyunatan dana BLS dan BST di Desa Menemeng Kecamatan Pringgerate Lombok Tengah mendapat sorotan dri sejumlah kalangan termasuk Aspirasi NTB.
Direktur aspirasi NTB Murdhani, sangat menyanyangkan jika hal tersebut terjadi di desanya. Karena seharusnya bantuan yang diberikan ke masyarakat harus sesuai dengan besaran yang diterima tanpa ada pemotongan dengan alas an apapun.
Ia juga berharap ,jangan sampai hal serupa juga terjadi di desa lainnya yang ada di Kabupaten Tatas Tuhu Trasna yang sedang berkembang ini, khususnya di bidang destinasi wisata prioritas.
“Saya sebagai masyarakat desa Menemeng yang besar serta lahir disini sangat menyayangkan bila itu terjadi. Saya mendorong Inspektorat, Kepolisian serta pihak Kejaksaan untuk segera bertindak dan segera turun melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Menemeng beserta aparatur desanya,” ucapnya.
Ditambahkan Murdhani yang juga anggota Jaringan Peradilan Bersih berjejaring dengan KPK ini, mengatakan dorongannya tersebut bila benar ada pungli di desa menemeng, bahkan dilakukan oleh aparat desa.
“Maka penyimpangan ini harus segera di tindak tegas aparat berwenang,” jelasnya.
Pihaknya mengingatkan jangan sampai kasus kasus serupa dibiarkan di desa Menemeng ,sehingga dikhawatirkan nanti jangan sampai masyarakat bertindak sendiri.
“Desa Menemeng ini merupakan desa baru, yang membutuhkan bimbingan, pembinaan serta membutuhkan monitoring lebih aktif, sehingga potensi potensi dugaan pelanggaran seperti ini tidak boleh terjadi dan tidak boleh dibiarkan,” tambahnya.
Lebih jauh ia atas nama masyarakat minta supaya pihak berwenang segera memanggil dan melakukan pemanggilan terhadap kepala desa, sebagai upaya merespon serta memitigasi upaya-upaya pelanggaran hukum yang dilakukan kepala desa Menemeng.
“Dugaan kasus di desa Menemeng tidak hanya masalah Pungli saja, namun Kasus Bumdes harus juga diungkap, ”Tegas Dhani yang juga Dir WALHI NTB ini.
Dirinya juga berpesan kepada Kepala Desa Menemeng, Jangan ketika masyarakat diam, namun dianggap bodoh sehingga aparatur desa yang seharusnya menjadi panutan masyarakat seperti memberikan kebijakan bebas semaunya melakukan keinginannya sendiri.
“Jangan mengelola desa dan masyarakat, seperti pribadinya kepala desa mengelola rumah tangganya sendiri,’’tutup dhani. (Lu01)