MSQ : Penjabat Gubernur Harus Sikapi Point Penting Permasalahan di NTB. LPKPP NTB : PJ Gubernur Yang Pantas Adalah Yang Berpengalaman
Mataram, (lombokupdatenews) – Melihat banyaknya fenomena dukungan untuk sejumlah tokoh sebagai PJ Gubernur saat ini dari berbagai kalangan masyarakat merupakan hak semua orang dalam menyampaikn aspirasinya serta hal tersebut adalah sesuatu yang baik.
Namun berbeda dengan pendapat Wakil Ketua Partai Perindo NTB, M Samsoel Qomar menurutnya sejumlah tokoh Lokal NTB yang banyak di gadang gadang dan bermuculan mendapatkan dukungan dari beragai kalangan masyarakat tersebut memang sudah mumpuni untuk menjadi penjabat Gubernur, meskipun hal ini tetap akan kembali pada keputusan Presiden Joko widodo, paling tidak sudah ada aspirasi dan dukungan dari semua aspek kalangan.
Namun menurut MSQ adalah bukan siapa yang cocok dan tidak cocok yang perlu dibahasakan, namun ada beberapa point penting yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi.
Beberapa point penting tesebut menurut MSQ antar lain adalah :
1. Keberlangsungan sirkuit mandlaikan dan event serta penyelesaian masalah lahan serta persoalan lain di dalamnya termasuk SDM Lokal yang perlu menjadi prioritas utama.
2. Terkait kelanjutan smelter AManT , tentu ini sebuah tantangan yg besar sebab pemerintah sebelumnya sudah membangun komunikasi bahkan sudah berjalan, smelter ini merupakan hal penting dalam rangka peningkatan pendapatan serta memperkuat daya bargain pemprov NTB terhadap berbagai macam hal soal tambang kelas dunia ini.
3. Zero Waste yang sudah berhasil meminimalisir sampah dan memperlihatkan pola kebersihan masyarakat dari hulu sampai hilir haruslah di teruskan, jangan sampai soal sampah kembali menjadi problema di NTB.
4. Maraknya kasus narkoba yang menjadi kasus hukum tertinggi di NTB harus menjadi atensi kuat penjabat gubernur mendatang, bukan hanya perang terhadap peredarannya saja tapi rehabilitasi dan pengungkapan bandar bandar besar bisa di lakukan dengan kerjasama BNN serta Kepolisian.
5. Utang Pemprov di beberapa program baik Pokir maupun Direktif harus segera di selesaikan paling lambat agustus mendatang, jika tidak maka Penjabat Gubernur harus siapkan pola dan solusi hingga desember 2023 ini bisa menyelesaikan paling tidak bisa 90 %.
6. Sinergitas Forkompinda hendaknya di bangun lebih solid oleh penjabat gubernur serta haruslah orang yang bisa menjadi tokoh perekat dan bisa membangun NTB dengan harmonis dan humanis bersama sama.
“Selain factor dan point point tersebut s tentu kita berharap penjabat nanti adalah orang yang bisa terus melanjutkan pembangunan NTB yang 5 tahun ini sudah secara kerja keras di lakukan ZulRohmi . Siapapun penjabat yang nantinya di tunjuk harus kita dukung dan kawal karena jabatan untuk NTB cukup lama, sehingga banyak hal yang bisa di lakukan”jelasnya.
Sementara menurut Direktur Lembaga Pemantau Kebijakan dan Pelayanan Publik NTB (LPKPP NTB} L Habiburrahman Al buntary menyatakan K
kebijakan penetapan PJs tersebut merupakan sebuah keharusan sebab hal ini adalah amanah Undang-undang dan sedetik pun tidak boleh ada kekosongan kepala daerah di Nusa Tenggara Barat, karena hal ini untuk memastikan seluruh fungsi penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan baik
Lebih jauh menurut Habiburrahman, penjabat Kepala Daerah merupakan operasionalisasi konsep delegasi kekuasaan Presiden, selan itu juga Penjabat merupakan delegasi appointed dimana harus memenuhi persyaratan administrasi dan harus disetujui oleh Presiden yang berbeda halnya dengan Kepala Daerah hasil proses pilkada (political elected).
“Sebutan Penjabat ini juga sudah diatur dalam Pasal 201 Ayat (10) yang berbunyi Penjabat Gubernur berasal dari jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I a dan I b),” jelas Habib.
Selanjutnya dari hasil kajian dan analisa LPKPP NTB, bahwa tokoh yang saat ini layak dan pantas menduduki posisi Penjabat sementara Gubernur NTB adalah SEKDA NTB saat ini, yakni Lalu Gita Aryadi.
Hal ini lanjutnya menjadi hal yang logis dan patut karena selain memiliki integritas dan loyalitas dalam pengabdiannya selama ini di birokrasi NTB, beliau memiliki rekam jejak yang baik dan sarat dengan prestasi prestasi dan pengalaman di dunia birokrasi.
“Sehingga tongkat estafet penyelenggaraan pemerintahan daerah bisa tersingkronisasi dengan baik. Inilah yang dibutuhkan NTB saat ini seorang birokrat yang memahami betul seluk beluk permasalahan NTB sekarang ini dan bukanlah seseorang yang baru mencoba belajar menjadi birokrat.”tutupnya.(Lu07)