Lombok Update News
The news is by your side.

Tidak Ada Pesangon Bagi 106 THL Yang Di Berhentikan. IPDN : Kami Lembaga Pemerintah Bukan Pengusaha

0 244

LombokTengah (lombokupdatenews) -Terkait 106 Pramubakti Tenaga Harian Lepas ( THL ) IPDN yang di berhentikan ,masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat ,pasalnya sebanyak 106 THL IPDN ini,tidak diberikan kompensasi ataupun Pesangon oleh pihak IPDN.

Menanggapi hal tersebut Ketua Media dan Informatika Sasaka NTB Lalu. Eko angkat bicara,menurutnya IPDN merupakan salah satu lembaga pemerintah,yang artinya IPDN sebagai salah satu lembaga pemerintahan kementrian dalam negeri yang ikut mensosialisasikan pentingnya dan manfaat yg di dapat bagi pekerja dengan adanya undang-undang cipta kerja, seharusnya lebih paham, karena di dalam uu cipta kerja tersebut ada poin yang menjelaskan bahwa ada kewajiban pemberi kerja memberian kompensasi bagi tenaga kerja kontrak yang di berhentikan jika berakhir masa kontrak kerjanya.

“Jadi saya merasa kecewa dengan alasan IPDN yang beralasan bahwa ,mereka adalah lembaga pemerintah bukan pengusaha ataupun perusahaan,seharusnya pihak IPDN yg mewakili pemerintah maupun kementrian dalam negri lebih paham tentang isi dari UU cipta kerja” ketusnya.

Menurut eko pada pasal 15 dan 16 PP 35 tahun 2021 yg berbunyi pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja yg hubungan kerjanya telah berakhir,apalagi prabubakti yg di berhentikan bekerja mengabdi selama 8 tahun hinggal 12 tahun lamanya.

Sehingga sesuai amanat konstitusi di dalam UU 1945 pasal 27 ayat 2 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, dengan demikian ditambahkannya jelasi tujuan berbangsa dan bernegara demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia ,sehingaa pohaknya tidak bisa menerima jawaban pihak IPDN yang mengatakan bahwa mereka adalah pemerintah bukan pengusaha saat hearing di kantor komisi V DPRD provininsi NTB beberapa waktu sebelumnya.

Menanggapi tindak lanjut tersebut maka pihak SASAKA NTB akan bersurat secara resmi ke Presiden RI sebagai bentuk pengaduan dan penjelasan jwaban pihak IPDN yang mengatakan bahwa mereka adalah lembaga pemerintah dan bukan pengusaha yang harus memberikan kompensasi, terhadap pekerja yang mereka berhentikan atau mereka putus kontrak kerjanya.

Eko juga menyayangkan dampak dari pemberhentian 106 THL IPDN tersebut sudah jelas, betambahnya pengangguran yang bisa memicu timbulnya masalah sosial, ekonomi dan lain-lain khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah,namun pihak SASAKA NTB tidak lalu tinggal diam,pihaknya juga telah banyak mengumpulkan data ,dimana terdapat dugaan kecurangan dalam perekrutan yg di lakukan oleh pihak ke tiga yg di sampaikan oleh perwakilan pekerja yg di berhentikan saat hering di komisi V, jika data dugaan kecurangan itu ada maka data tersebut dapat sebagai bukti kuat,perjuangan untuk mendapatkan keadilann106 THL INI,yang akan kami serahkan ke dprd komisi V DPRD NTB ,untuk segera melakukan pengecekan ke IPDN .

“Kami sasaka siap mendapingi jika dugaan kecurangan terbukti maka hasil tes yg meluluskan 45 oranh tersebut,harus dibatalkan dan harus dilakukan tes perekrutan ulang,harapan sy pihak disnaker lombok tengah tanggap untuk memberikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi 106 bagi pramubakti dan THL yg diberhentikan melalui jaminan sosial yg diberikan kepada pekerja yg mengalami pemutusan hubungan kerja atau berakhir masa kontrak kerjanya berupa tunjangan tunai,akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja “tutup Lalu eko.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More