Mataram,(lombokupdatenews) -Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Nusa Tenggara Barat (NTB) merespons kebijakan Pemerintah Daerah NTB yang melarang pejabat Pemprov NTB untuk diwawancarai langsung oleh media. Keputusan ini dinilai sebagai kemunduran paradigma berfikir pejabat daerah, serta bertentangan dengan prinsip transparansi serta keterbukaan informasi publik. Respons tersebut berdasarkan statmen yang disampaikan wakil gubernur NTB Indah Damayanti Putri dalam rapat pimpinan perdana Bersama pimpinan OPD dan instansi terkait, pada Senin (24/02). Dalam arahannya Dinda memerintahkan agar seluruh informasi yang berkaitan dengan pemberitaan lingkup pemerintah provinsi NTB, harus terkonfirmasi melalui Dinas Komunikasi dan…
Kebijakan Informasi Satu Pintu, IJTI NTB: Pemprov NTB Harus Hormati Kebebasan Pers
