LOMBOK TENGAH, (lombokUP) — Perkara sengketa tanah nomor 29/Pdt/2026 di Pengadilan Negeri Praya semakin menampakkan deretan poin‑poin kejanggalan yang dikemukakan pihak penggugat, Andri alias Haji Muhammad Padli. Ia menegaskan tidak pernah menjual sebidang tanah di kawasan Areguling Tumpak, bahkan tidak pernah bertemu maupun mengenal nama‑nama pihak yang disebut dalam dokumen peralihan hak. Menurut pernyataan yang disampaikan pihak penggugat, klaim bahwa Made Wiranata pernah membeli tanah darinya dinilai sebagai kebohongan besar. “Andri selaku pemilik lahan tidak pernah menjual tanahnya kepada Made Wiranata, bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Aneh rasanya ada transaksi jual‑beli jika penjual dan pembeli tidak saling kenal,” ujar juru bicara pihak penggugat. Pihak penggugat menunjuk…
Category: Hukrim
Dugaan Jaringan TPPO Skala Besar NTB: Rantai Perekrutan TKW Ilegal Lombok Tengah Terungkap, Pihak Kunci Sudah Ditahan Polda NTB
LOMBOK TENGAH, (lombokUP) — Informasi dari narasumber terpercaya yang berhubungan langsung dengan berkas penyidikan Direktorat Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA‑PPO) Polda NTB membuka tabir dugaan jaringan perdagangan orang (TPPO) yang diduga merupakan salah satu jaringan perekrutan pekerja migran ilegal terbesar di wilayah Nusa Tenggara Barat. Rangkaian keterangan saksi, jejak aliran dana, dan hasil verifikasi awal tim penyidik menunjukkan adanya rantai perintah yang terstruktur, modus berisiko “bayar setelah tiba di luar negeri”, serta konfirmasi bahwa pihak‑pihak kunci jaringan sudah berstatus tersangka dan saat ini dalam penahanan di Polda NTB. Narasumber yang bersedia berbicara dengan syarat anonimitas karena…
Polresta Loteng Gelar Operasi Patuh Rinjani 2026, Utamakan Edukasi Keselamatan
Lombok Tengah, (lombokUP) — Polresta Lombok Tengah menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Rinjani 2026 di lapangan apel Mapolres, senin (26/10/2026). Operasi tersebut dilaksanakan selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Operasi Patuh Rinjani 2026 digelar untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah hukum Polresta Lombok Tengah. Operasi mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan.” Kapolresta Lombok Tengah KBP Hariyanto, S.H., S.I.K. mengatakan operasi tidak hanya berorientasi pada…
Dugaan Penggelapan Pajak, Kawal NTB AKAN LAporkan Dispenda Loteng dugaan “Main mata”
Lombok Tengah,(lombokUP) – Setelah melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan penggelapan dan tunggakan pajak rumah makan restoran . Kawal NTB memutuskan akan melaporkan indikasi main mata Pidak Dinas Pendapatan Daerah ( Diaspenda ) dengan beberapa rumah makan dan restoran . Divisi Kebijakan Publik Heru Andi Winata kepada media menyampaikan beberapa restoran dan warung makan di Loteng di duga memberikan laporan omset yang tidak sesuai dengan aselinya namun pihak dinas tidak melakukan cross chek dan hanya seolah menerima laporan dari objek pajak. Kami melihat tidak cabang itu kami mensinyalir ada kongkalikong restoran…
Dugaan Penggelapan Pajak Dua Restoran di Bonjeruk Mulai di Selidiki Aparat
Lombok Tengah(lombokUP) – Dugaan Penggelapan laporan pajak dua Restoran di Desa Bonjeruk Loteng Pasar Bambu satu dan dua di selidiki aparat hukum. Setelah Kawal NTB melalui Divisi Kebijakan Publiknya Heru Andi Winata mengungkap keberadaan tunggakan selama tujuh bulan dan laporan omzet yang pihak kecil Dinas Pendapatan mengaku telah melakukan pengumpulan kepada pengelola restoran tersebut. Sudah kami tagih kata Kepala Dinas Pendapatan Aluh widia saat di tanya . meski begitu dia tidak menjelaskan secara rinci hasil pengumpulan yang dilakukan dan langkah selanjutnya karena hingga saat ini data di OPD tersebut baru…
KODE HAM NTB Laporkan Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Administratif Eco Mandala Village
Lombok Tengah,(lomjokUP) – Laporan dugaan tindak pidana dan pelanggaran administratif yang melibatkan korporasi pengembang properti asing dan domestik, Desa Eco Mandala, di kawasan pesisir dan penyangga hutan Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, resmi dilaporkan oleh Kode Ham NTB ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah, Selasa (21/10/2026). Ketua Kode Ham NTB, Ali Wardhana, melaporkan Eco Mandala atas dugaan berbagai pelanggaran hukum, meliputi bidang perpajakan, kepailitan curang, alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penataan ruang, kehutanan, lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam tanpa…
KAWAL NTB KLAIM Ada Dugaan penggelapan pajak restoran dan kafe Merupakan Salah satu penyebab kebocoran PAD di Lombok Tengah saat ini.
Lombok Tengah(lombokUP) – Dugaan penggelapan pajak restoran dan kafe salah satu penyebab bocornya PAD di Loteng saat ini. Kawal NTB melalui Divisi Kebijakan Publik Heru Andi Winata mengawasi Restoran dan kafe nakal penyumbang kebocoran yang signifikan. Heru menduga dua restoran yang terletak di Desa Bonjeruk Yakni Pasar Bambu satu dan dua terindikasi melakukan penggelapan pajak bahkan menunggak sampai 7 bulan lamanya. padahal di dua restoran tersebut transaksi jual beli berjalan baik dan omsetnya lumayan besar namun pajak yang dipublikasikan ke pemda di duga di manipulasi oleh pemiliknya . Heru mencontohkan…
Kasus WNA & Dugaan Pemalsuan Dokumen: Masyarakat Lombok Tengah Tuntut Proses Hukum Tidak Berhenti di Tengah Jalan
LOMBOK TENGAH,(lombokUP) — Suasana di Kejaksaan Negeri Praya berlangsung hangat pada Selasa siang ini. Puluhan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat berkumpul menyuarakan keprihatinan atas mandeknya penanganan perkara dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen yang melibatkan warga negara asing di kawasan Kuta, Lombok Tengah. Korban kasus, Ibu Dian, telah melaporkan adanya penipuan, penggelapan, dan pencurian yang merugikannya. Dokumen yang dipersengketakan telah diuji forensik dan hasilnya terbukti mengandung unsur pemalsuan. Namun pada Februari 2026, Polres Lombok Tengah justru menghentikan perkara dengan alasan menunggu petunjuk jaksa — situasi yang dinilai membingungkan oleh masyarakat.…
Aliansi Advokat Lombok Tengah Temui Kejari, Minta Klarifikasi Dugaan Laporan Pelanggaran Kode Etik Oknum Jaksa
LOMBOK TENGAH,(lombokUP) — Sejumlah advokat yang tergabung dalam IKADIN Lombok Tengah serta organisasi pengacara lainnya mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah untuk meminta klarifikasi terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum jaksa. Pertemuan tertutup berlangsung dalam suasana serius namun tetap kondusif. Lalu Deni Rusmin, Ketua Persatuan Advokat Lombok Tengah, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan membangun kembali sinergi yang sempat renggang. “Kami melakukan upaya ini semata‑mata untuk menyampaikan keprihatinan. Beberapa tahun terakhir banyak kasus yang mengundang pertanyaan, dan hubungan kerja antara advokat serta kejaksaan mulai tidak etis,” ujarnya. Ia menjelaskan…
Kalau Ramai Baru Ada” — Judi Berkedok Hiburan di Cumarang Ria Beroperasi Selektif, Warga Minta Pengawasan Diperketat
LOMBOK TENGAH,(lombokUP)-,— Pola yang cerdik namun mencurigakan terungkap di pasar malam Cumarang Ria Interprize, Desa Jurang Jaler. Selain permainan rolet yang terlihat jelas setiap malam, diduga ada permainan bola adil yang hanya aktif saat keramaian memuncak. Narasumber di lokasi mengonfirmasi hal ini: “Kalau ramai baru ada, Pak. Kalau sepi mereka tidak buka.” Kecerdikan ini membuat pengawasan menjadi lebih sulit dilakukan. Namun keluhan warga terus mengalir karena dampak kerugiannya nyata dirasakan. Permainan rolet yang berjalan setiap malam telah menghabiskan uang banyak warga yang datang berkunjung dengan niat berwisata bersama keluarga. Sesuai…
