Category: Hukrim

Benarkah Ada Dugaan Pemalsuan Dokumen Atlet di Porprov NTB? KAWAL NTB SIAPKAN LAPORAN ke POLDA NTB

admin

Mataram(lombokUP) – Kawal NTB menyiapkan laporan polisi atas tindakan dugaan pemalsuan dokumen atlit yang bertanding pada Porprov 2026 lalu. Humas dan Divisi Hubungan antar Lembaga Lalu Ahadi Wiraguna mengaku sudah menyiapkan laporan ke Polda NTB terkait indikasi pemlasuan dokumen kependudukan atlit luar daerah yang di mainkan dalam beberapa cabang olahraga. Untuk sementara kami akan melaporkan Ketua KONI Lombok tengah dan pengurusnya, Ketua Cabor Volley dan Biliard dan beberapa lainnya termasuk Kadis Dukcapil lama dan Ketua KONi Provinsi beserta Panitia Porprov . Kawal NTB menjelaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terkait…

Terkait Aliran Dana Kasus Dugaan dan Suap Hakim di Kasus Dana Pokir Siluman, AMARAH NTB Berikan PERINGATAN Keras.

admin

Mataram(lombokUP) – Vonis Kasus Siluman Pokir DPRD NTB di agendakan tanggal 5 agustus mendatang namun aroma busuk terkait dua anggota majelis hakim yang mengadili kasus tersebut santer terdengar. Aliansi Masyarakat Anti Rasuah ( AMARAH ) NTB memberikan peringatan keras kepada majelis hakim karena sudah ada informasi yang mengungkapkan adanya komunikasi mahkan dugaan aliran dana kepada mereka. Rindawan Efendi menyampaikan dugaan tersebut akan di buktikan jika sampai putusan hakim jauh dari rasa keadilan bahkan membebaskan para terdakwa dari jeratan hukum. Aroma tak sedap sudah kami cium dari awal bagaimana kemudian jaksa…

Dugaan pelanggaran LSD PRAYA BARAT DAYA, LEMBAGA APK ANCAM YUTUP DAN BOIKOT PEengelola Villa

admin

Lombok Tengah//(lombokUP) – Adanya status lahan sawah di lindungi ( LSD) selama ini menjadi salah satu kendala pembangunan terutama bidang pariwisata yakni hotel dan restauran di kawasan penyangga KEK mandalika. LOMBOK T NGAH. SALH Satunya yaitu meliputi sejumlah Daerah tersebut meliputi wilayah praya barat praya barat daya dan pujut. Meski ada aturan yang mengikat bahwa LSD tidak boleh di bangun bangunan namun beberapa pengusaha di sinyalir bandel dan tetap nekat membangun vila dan restauran di lahan yang di larang tersebut. KETUA umum Aliansi Peduli Keadilan NTB, Ahmad Halim PK  menyebutkan…

Kawal NTB APRESIASI Langkah Komisi Pemberantasa Korupsi ( KPK )DUGAAN Kasus terhadap Bupati LOBAR.

admin

Lombok Barat (lombokUP) — informasi dugaan di tahannya Bupati Lombok Barat LAZ beserta empat orang lainnya beredar di media . Kawal NTB mengapresiasi Langkah Komisi Pemberantasa Korupsi ( KPK ) terhadap Bupati Tersebut. Kalau sudah di segel biasanya isinya di tahan kan begitu proses penyidikan lumrahnya ucap Direktur Kawal NTB M samsul Qomar kepada awak media . Sejak pagi berita di segelnya beberapa lokasi diantaranya Ruang Kerja Bupati kemudian Kantor Dinas PUPR dan Kantor PT AMGM atau PDAM Giri menang sudah tersebar luas. Kawal NTB sudah jauh hari memprediksi akan…

AMPES NTB Kecam Penangkapan Arogan Warga Desa Kabul Terkait Sengketa Tanah Warisan

admin

Lombok Tengah, (lombokUP)  – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak NTB Peduli  (AMPES NTB) mengecam keras tindakan represif dan arogan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penangkapan  Yusuf,salah  seorang warga Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya. Yusuf ditangkap secara paksa di kediamannya terkait masalah sengketa tanah warisan yang sedang dihadapinya. ​AMPES  NTB menilai proses penangkapan tersebut tidak humanis, terkesan dipaksakan, dan melanggar prinsip due process of law (proses hukum yang adil). Sengketa tanah warisan sejatinya merupakan ranah hukum perdata, namun penanganan yang dilakukan aparat justru menggunakan pendekatan pidana yang berlebihan. ​”Kami…

Penangkapan Sengketa Lahan di Desa Kabul Lombok Tengah “Murni Menuntut Hak Waris dan Tercoreng Arogansi Pihak Aparat, Keluarga Tuntut Penangguhan Penahanan

admin

Lombok Tengah, (lombokUp) – Kasus dugaan sengketa hak waris didesa Kabul  Lombok Tengah  yang sebelumnya dihebohkan oleh video amatir penangkapan seorang warga dan  merupakan hak waris lahan yang dise ngketaka  bernama Yusuf di Desa Kabul,Praya Barat Daya kembali menjadi sorotan publik .  Isu sengketa tanah hak waris yang sejatinya ranah perdata, mendadak berubah menjadi perkara pidana kilat. Tak terima dengan tindakan aparat, pihak keluarga Yusuf akhirnya angkat bicara serta mengecam proses hukum yang dinilai tebang pilih dan kental akan pemaksaan. Menurut salah seorang keluarga Ahmad Halim kepada media  memaparkan detik-detik Penangkapan yang…

KAWAL NTB Desak Kejati NTB Segera Memeriksa 15 Orang Terduga Penerima Dana Pokir Siluman

admin

Mataram, (lombokUP) – Sidang lanjutan dugaan skandal kasus Pokir Siluman DPRD NTB memasuki babak krusial meski begitu ketiga terdakwa Hamdan kasim ( Golkar ) , Indra Jaya Usman ( Demokrat) dan M Nasib Ikroman ( Perindo) masih saja ngeles . Divisi Hukum, Kriminal dan HAM Kawal NTB Fahrurozi mengatakan bahwa tindakan ketiga terdakwa sangatlah fatal dan bisa menjadikan vonis maksimal oleh mejelis hakim nantinya. Padahal kata Ojhie akrabnya , 15 orang anggota DPRD yang sudah mengaku menerima uang antara 100 juta hingga 200 juta sudah menyerahkan diri kepada penyidik dan…

LI TIPIKOR NTB Desak Kejari Praya Audit Dugaan Penganggaran Ganda di Dikes Lombok Tengah

admin

  ​Lombok Tengah,(lombokUP)  – Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI TIPIKOR) NTB resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. Laporan ini didasarkan pada temuan indikasi penganggaran ganda (double budgeting) dan ketidakwajaran dalam sejumlah proyek pengadaan. ​Ketua LI TIPIKOR NTB, Sapari, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelusuran data Rencana Umum Pengadaan (RUP), ditemukan sejumlah paket kegiatan yang berpotensi merugikan keuangan negara.   ​”Kami menemukan indikasi kuat adanya masalah dalam pengelolaan anggaran tersebut, sehingga aparat penegak hukum perlu segera…

Tiga Terdakwa Kasus Ijon Pokir Masih Terima Gaji. KAWAL NTB ; ketua DPRD NTB TIDAK PEKA

admin

Mataram(lombokUP) – Tiga terdakwa Kasus Ijon Fee Pokir siluman DPRD NTB diduga  masih menerima gaji penuh dan belum di berhentikan oleh partainya juga secara kelembagaan , DPRD dalam hal ini  menunjukkan sikap buruk partai politik diantaranya Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Perindo.   Semestinya kata Divisi Kebijakan Publik Hukum kriminal dan HAM Kawal NTB Fahrurozi ketiganya setelah menyandang status terdakwa sudah di nonaktifkan sementara namun faktanya mereka masih menerima gaji bahkan masuk kantor dan mengikuti agenda paripurna.   “Sikap ini tentu publik menilai sebagai sikap Parpol dan lembaga DPRD…

Permohonan Sertifikat Hak Milik di BPN Loteng KAWAL NTB Nilai Sulit

admin

Lombok Tengah, (lombokUP) – Proses pengurusan administrasi baik permohonan sertifikat hak milik baru maupun pecah sertifikat di BPN Loteng di nilai sulit kecuali punya orang dalam ( Ordal). Hal tersebut di sampaikan Divisi Kebijakan Publik Pariwisata , Pertanahan dan Tambang Kawal NTB Lale Uswatun Hasanah . tidak hanya itu, Lale juga mendapatkan informasi bahwa praktek calo juga masih terjadi di kantor ATR tersebut meski prakteknya di bungkus rapi. Beberapa pengaduan yang di terima Kawal NTB pengurusan untuk persoalan atau sengketa sertifikat misalnya memakan waktu bertahun tahun bahkan sampai 2 atau…