Kategori: Hukrim

Lombok Tengah, (lombokUP) – Proses pengurusan administrasi baik permohonan sertifikat hak milik baru maupun pecah sertifikat di BPN Loteng di nilai sulit kecuali punya orang dalam ( Ordal). Hal tersebut di sampaikan Divisi Kebijakan Publik Pariwisata , Pertanahan dan Tambang Kawal NTB Lale Uswatun Hasanah . tidak hanya itu, Lale juga mendapatkan informasi bahwa praktek calo juga masih terjadi di kantor ATR tersebut meski prakteknya di bungkus rapi. Beberapa pengaduan yang di terima Kawal NTB pengurusan untuk persoalan atau sengketa sertifikat misalnya memakan waktu bertahun tahun bahkan sampai 2 atau…

Mataram, (lombokaUP) – Laporan Bupati Lombok Barat soal dugaan korupsi penggunaan mobil dinas untuk kepentingan Partai di Kawal NTB minta segera didorong segera berproses . Divisi Humas dan Hubungan antar Lembaga Kawal NTB Lalu Ahadi Wira Guna atau Gun meminta Kapolda NTB Irjen Lingga memberikan atensi penuh terkait kasus tersebut. “Sebagai bentuk keadilan hukum kami meminta dan mendesak Kapolda segera memeriksa Bupatu Lobar Lalu Ahmad Zaini atas laporan Kami ,” Katanya Minggu 31 / 5 sore hari. Sebelumnya Dugaan penyalahgunaan wewenang di laporkan Kawal NTB pada tanggal 20 mei lalu…

Lombok Barat, (lombokUP) – Isu terkait adanya oknum pengusaha nakal yang tidak taat pajak , bahkan diduga juga pemilik perusahaan Ciloq yang berlokasi Dusun Kapek Bawak , Gunung Sari tersebut tidak pernah sama sekali melaporkan SPT pajak  tahunannya ke kantor pajak setempat hingga hari ini masih tetap terus bergulir. “Sejak kita turun kelokasi untuk lakukan  Investigasi, kami dari  NTB Corruption Watch cukup curiga  dengan kondisi ini, sehingga kami segera melakukan  kros cek ke beberapa lokasi dan ke lapangan, dimana kami temukan   perusahan yang sebesar pabrik cilok ini bahkan faktanya  memproduksi…

Mataram, (lombokUP) – Kawal NTB meminta aparat Kepolisian Daerah Polda NTB  serius menangani laporan pihaknya. “Kami sudah malaporkan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi pidana Koruspi terhadap Bupati Lombok barat H Lalu Ahmad Zaini ,” Kata Divisi Humas Dan Hubungan antar Lembaga Lalu Ahadi Wiraguna kepada media . Laporan ber nomer TBLP/ 215/V/2026/Ditreskrimsus tersebut di terima penyidik pagi sekitar pukul 10.14 Lebih jauh menurut Ahadi Wiraguna bahwa penyalahgunaan wewenang yang di duga di lakukan oleh LAZ sebagai Bupati sekaligus Ketua DPW PAN NTB yakni menggunakan fasilitas mobil dinas untuk keperluan dan kepentingan…

Mataram, (lombokUP)  – Nampaknya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan jabatan yang dilakukan Bupati Lombok Barat HL M Zaini  terkait penggunaan fasilitas negara berupa unit mobil dinas yang di pergunakan untuk kepentingan pribadi dan partai politiknya dibenarkan Divisi Humas dan Hubungan antar Lembaga Kawal NTB L. Ahadi Wiraguna. Kepada media ini dirinya  mengatakan bahwa terkait persoalan tersebut hari ini Selasa (19/05/26)  jam 1 siang Kawal NTB melaporkan  persoalan tersebut  ke Ditresktim Tipikor Polda  NTB. “Kita sudah siapkan semua surat dan berkas berkas aduan untuk kita serahkan beserta bukti foto tinggal kita masukkan…

Mataram, (lombokUP) – Direncanakan hari ini  senin (17/05/26) Kawal  NTB akan melaporkan Bupati Lombok Barat HL M Zaini ke Polda Nusa Tenggara Barat ( NTB ) Laporan tersebut terkait penyalagunaan wewenang sebagai Bupati yang dr buktikan dengan adanya  penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi dan partai politik. Menurut Divisi Kebijakan Publik Hukum, HAM dan anti Korupsi Kawal NTB Fahrurozi mengatakan bahwa penyalahgunaan kewenangan ini dengan menggunakan fasilitas  negara yang di bsyar dari uang rakyat untuk kepentingaan golongan dan partainya. “Dia di duga menggunakan Mobil dinas Pemkab untuk acara partai dan mengalami…

Mataram, (lombokUP)  – Habisnya masa tahanan untuk tiga terdakwa Kasus Ijon Fee Pokir Siluman berakibat di keluarkannya mereka dari Lapas tahanan. Kondisi ini memicu keresahan publik, pasalnya hal ini disebabkan oleh putusan kasus tersebut diduga belum di lakukan majelis Hakim Tipikor mataram. Rindawan Efendi Anggota Aliansi Masyarakat Anti Rasuah ( AMARAH) NTB menyebut kesengajaan dan kelalaian Jaksa penuntut umum ini karena dengan menghadirkan banyak  saksi. J”aksa mengahadirkan 44 saksi sehingga waktu penahanan menjadi habis, kami curiga ini kesengajaan padahal mereka tahu tuntutan 5 tahun ada batas waktu penahanan.”ucap Rindhot. Rindhot…