Category: Hukrim

Mendekati Batas Akhir Waktu Pengembalian Dugaan Penjualan Stok Pangan Loteng,DirDeklarasi NTB Agus Sukandi Berikan Ultimatum Keras!!

admin

Lombok Tengah,(LombokUP) — Penyaluran cadangan pangan daerah Lombok Tengah yang diduga diselewengkan dengan diperjual belikann ini awalnya berpatokan pada Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas terkait. Dalam aturan tersebut, Poktan yang ditunjuk wajib memenuhi kriteria dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat, seperti memiliki fasilitas gudang penyimpanan serta mesin penggilingan padi ( heeler ). Pada tahun 2024, Ada 4 Poktan dan Gapoktan yang menjadi target serta memenuhi syarat gunan menjadi lokasi stok pangann beras tersebut dititipkan ,salah satunya berada di Poktan wilayah Pringgarata bahkan tercatat menerima lokasi sekitar 24 ton. ​Namun,…

Terkait LSD Paya Barat Daya , Ahmad Halim Tantang PUPR Loteng Buka DATA ATR/BPN

admin

LOMBOK TENGAH,(lombokUP) — Ketua Umum Lembaga Aliansi Peduli Keadilan Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah, Ahmad Halim, memberikan tanggapan resmi mengenai pernyataan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah yang menyebutkan tidak adanya peraturan atau penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kecamatan Praya Barat Daya.12 Agustus 2026. ​Pernyataan tersebut dinilai perlu diluruskan agar tidak memicu simpanan informasi di tengah, masyarakat pelaku usaha, serta para petani yang bergantung pada sektor pertanian di wilayah Praya Barat Daya. Ahmad Halim menekankan beberapa poin penting terkait penetapan dan pemetaan fungsi lahan…

Kantor Kejaksaan Loteng Diharapkan Menjadi Tipe Kelas A

admin

    Lombok Tengah,(lombokUP)-| Kajari Lombok Tengah berharap Kantor Kejaksaan di Lombok Tengah statusnya naik menjadi tipe kelas A. Hal itu dismapaikan saat konferensi pers dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Jum’at 07/08/2026 di ruang aula lantai 3 ” Saya berharap kantor kejaksaan Lombok Tengah yang saat ini statusnya kelas B ke depannya statusnya bisa naik menjadi tipe A, “ungkap Kajari Lombok Tengah Dr. Putri Ayu Wulandari, SH.MH kepada media. Tidak hanya itu ia juga menyampaikan untuk bisa naik status kejaksaan Lombok Tengah sudah melakukan pendataan namun harus tahu…

Benarkah Ada Dugaan Pemalsuan Dokumen Atlet di Porprov NTB? KAWAL NTB SIAPKAN LAPORAN ke POLDA NTB

admin

Mataram(lombokUP) – Kawal NTB menyiapkan laporan polisi atas tindakan dugaan pemalsuan dokumen atlit yang bertanding pada Porprov 2026 lalu. Humas dan Divisi Hubungan antar Lembaga Lalu Ahadi Wiraguna mengaku sudah menyiapkan laporan ke Polda NTB terkait indikasi pemlasuan dokumen kependudukan atlit luar daerah yang di mainkan dalam beberapa cabang olahraga. Untuk sementara kami akan melaporkan Ketua KONI Lombok tengah dan pengurusnya, Ketua Cabor Volley dan Biliard dan beberapa lainnya termasuk Kadis Dukcapil lama dan Ketua KONi Provinsi beserta Panitia Porprov . Kawal NTB menjelaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terkait…

Terkait Aliran Dana Kasus Dugaan dan Suap Hakim di Kasus Dana Pokir Siluman, AMARAH NTB Berikan PERINGATAN Keras.

admin

Mataram(lombokUP) – Vonis Kasus Siluman Pokir DPRD NTB di agendakan tanggal 5 agustus mendatang namun aroma busuk terkait dua anggota majelis hakim yang mengadili kasus tersebut santer terdengar. Aliansi Masyarakat Anti Rasuah ( AMARAH ) NTB memberikan peringatan keras kepada majelis hakim karena sudah ada informasi yang mengungkapkan adanya komunikasi mahkan dugaan aliran dana kepada mereka. Rindawan Efendi menyampaikan dugaan tersebut akan di buktikan jika sampai putusan hakim jauh dari rasa keadilan bahkan membebaskan para terdakwa dari jeratan hukum. Aroma tak sedap sudah kami cium dari awal bagaimana kemudian jaksa…

Dugaan pelanggaran LSD PRAYA BARAT DAYA, LEMBAGA APK ANCAM YUTUP DAN BOIKOT PEengelola Villa

admin

Lombok Tengah//(lombokUP) – Adanya status lahan sawah di lindungi ( LSD) selama ini menjadi salah satu kendala pembangunan terutama bidang pariwisata yakni hotel dan restauran di kawasan penyangga KEK mandalika. LOMBOK T NGAH. SALH Satunya yaitu meliputi sejumlah Daerah tersebut meliputi wilayah praya barat praya barat daya dan pujut. Meski ada aturan yang mengikat bahwa LSD tidak boleh di bangun bangunan namun beberapa pengusaha di sinyalir bandel dan tetap nekat membangun vila dan restauran di lahan yang di larang tersebut. KETUA umum Aliansi Peduli Keadilan NTB, Ahmad Halim PK  menyebutkan…

Kawal NTB APRESIASI Langkah Komisi Pemberantasa Korupsi ( KPK )DUGAAN Kasus terhadap Bupati LOBAR.

admin

Lombok Barat (lombokUP) — informasi dugaan di tahannya Bupati Lombok Barat LAZ beserta empat orang lainnya beredar di media . Kawal NTB mengapresiasi Langkah Komisi Pemberantasa Korupsi ( KPK ) terhadap Bupati Tersebut. Kalau sudah di segel biasanya isinya di tahan kan begitu proses penyidikan lumrahnya ucap Direktur Kawal NTB M samsul Qomar kepada awak media . Sejak pagi berita di segelnya beberapa lokasi diantaranya Ruang Kerja Bupati kemudian Kantor Dinas PUPR dan Kantor PT AMGM atau PDAM Giri menang sudah tersebar luas. Kawal NTB sudah jauh hari memprediksi akan…

AMPES NTB Kecam Penangkapan Arogan Warga Desa Kabul Terkait Sengketa Tanah Warisan

admin

Lombok Tengah, (lombokUP)  – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak NTB Peduli  (AMPES NTB) mengecam keras tindakan represif dan arogan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penangkapan  Yusuf,salah  seorang warga Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya. Yusuf ditangkap secara paksa di kediamannya terkait masalah sengketa tanah warisan yang sedang dihadapinya. ​AMPES  NTB menilai proses penangkapan tersebut tidak humanis, terkesan dipaksakan, dan melanggar prinsip due process of law (proses hukum yang adil). Sengketa tanah warisan sejatinya merupakan ranah hukum perdata, namun penanganan yang dilakukan aparat justru menggunakan pendekatan pidana yang berlebihan. ​”Kami…

Penangkapan Sengketa Lahan di Desa Kabul Lombok Tengah “Murni Menuntut Hak Waris dan Tercoreng Arogansi Pihak Aparat, Keluarga Tuntut Penangguhan Penahanan

admin

Lombok Tengah, (lombokUp) – Kasus dugaan sengketa hak waris didesa Kabul  Lombok Tengah  yang sebelumnya dihebohkan oleh video amatir penangkapan seorang warga dan  merupakan hak waris lahan yang dise ngketaka  bernama Yusuf di Desa Kabul,Praya Barat Daya kembali menjadi sorotan publik .  Isu sengketa tanah hak waris yang sejatinya ranah perdata, mendadak berubah menjadi perkara pidana kilat. Tak terima dengan tindakan aparat, pihak keluarga Yusuf akhirnya angkat bicara serta mengecam proses hukum yang dinilai tebang pilih dan kental akan pemaksaan. Menurut salah seorang keluarga Ahmad Halim kepada media  memaparkan detik-detik Penangkapan yang…

KAWAL NTB Desak Kejati NTB Segera Memeriksa 15 Orang Terduga Penerima Dana Pokir Siluman

admin

Mataram, (lombokUP) – Sidang lanjutan dugaan skandal kasus Pokir Siluman DPRD NTB memasuki babak krusial meski begitu ketiga terdakwa Hamdan kasim ( Golkar ) , Indra Jaya Usman ( Demokrat) dan M Nasib Ikroman ( Perindo) masih saja ngeles . Divisi Hukum, Kriminal dan HAM Kawal NTB Fahrurozi mengatakan bahwa tindakan ketiga terdakwa sangatlah fatal dan bisa menjadikan vonis maksimal oleh mejelis hakim nantinya. Padahal kata Ojhie akrabnya , 15 orang anggota DPRD yang sudah mengaku menerima uang antara 100 juta hingga 200 juta sudah menyerahkan diri kepada penyidik dan…