Category: Hukrim

Sidang Sengketa Tanah Areguling Tumpak: PN Praya Klarifikasi Prosedur, Komitmen Terbuka untuk Persidangan Berikutnya

admin

LOMBOK TENGAH, (lombokUP) — Ketegangan yang menyimpan perkara penyelamatan tanah di kawasan Areguling Tumpak kini mulai mereda setelah pihak Pengadilan Negeri Praya memberikan penjelasan resmi terkait penutupan akses media pada sidang sebelumnya. Pertemuan antara pihak pengadilan, awak media, dan perwakilan masyarakat berlangsung di ruang mediasi PN Praya, Senin (12/10). Perkara ini bermula dari sebidang tanah bersertifikat SHM atas nama Andri (Haji Muhammad Padli) yang diduga beralih nama menjadi atas nama Herman Iskandar tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik aslinya. Gugatan yang didaftarkan mengeluarkan keabsahan tiga dokumen penting dan memanggil empat pihak…

Konflik Kepentingan, LSM Lidik Pertanyakan Integritas Hakim dalam Sidang Korupsi DLH Lombok Tengah

admin

Lombok Tengah,(lombokUP) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lidik NTB menyoroti integritas proses persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Dump Truck dan Arm Roll pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021. Persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Mataram tersebut dinilai dibayangi oleh indikasi kuat benturan kepentingan (conflict of interest). ​Ketua LSM Lidik NTB, Sahabudin alias Citung, membenarkan adanya dugaan benturan kepentingan karena salah satu anak majelis hakim diketahui bekerja atau magang di kantor penasihat hukum terdakwa. ​”Dengan adanya hubungan darah antara salah satu Majelis Hakim dengan…

PD NWDI Lombok Tengah Sikapi Pemberitaan BBC: Tegaskan Komitmen Perlindungan Korban dan Minta Publik Kawal Proses Hukum

admin

PRAYA — Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (PD NWDI) Lombok Tengah memberikan tanggapan tegas terkait pemberitaan investigasi yang dimuat media BBC mengenai dugaan kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan. ​Melalui keterangan resminya, perwakilan PD NWDI Lombok Tengah, TGH Habib Ziadi, menyatakan bahwa tidak ada perhatian yang muncul di tengah masyarakat. Menurutnya, kesaksian, rekaman, serta berbagai keterangan yang termuat dalam pemberitaan tersebut merupakan hal krusial yang harus disikapi secara jernih, objektif, dan penuh tanggung jawab. “ Mereka adalah santri dan alumni, anak-anak serta saudara-saudara kita. Mereka harus dihormati, dihormati, dilindungi,…

Pengurus Daerah NWDI Tegaskan Komitmen Bersihkan Pesantren dari Kasus Pelecehan Seksual

admin

Lombok Tengah — Pengurus Daerah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah (PD NWDI) memberikan tanggapan tegas terkait kabar dugaan menjelaskan santriwati yang membawa nama Pondok Pesantren Abul Barokat, Bunkate. PD NWDI memastikan organisasinya menjunjung tinggi komitmen terhadap aturan serta perlindungan moral di lingkungan pendidikan. ​Ketua PD NWDI, TGH. Habib Ziadi Thohir, menyatakan bahwa organisasinya secara konsisten mendukung kebijakan agar lingkungan pesantren bersih dari segala bentuk pencabulan dan memahami secara seksual. “ Kami dari PD NWDI secara umum berkomitmen terhadap kebijakan dan aturan. Pesantren harus bersih dari pencabulan dan berpikiran seksual,” tegas TGH.…

Mendekati Batas Akhir Waktu Pengembalian Dugaan Penjualan Stok Pangan Loteng,DirDeklarasi NTB Agus Sukandi Berikan Ultimatum Keras!!

admin

Lombok Tengah,(LombokUP) — Penyaluran cadangan pangan daerah Lombok Tengah yang diduga diselewengkan dengan diperjual belikann ini awalnya berpatokan pada Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas terkait. Dalam aturan tersebut, Poktan yang ditunjuk wajib memenuhi kriteria dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat, seperti memiliki fasilitas gudang penyimpanan serta mesin penggilingan padi ( heeler ). Pada tahun 2024, Ada 4 Poktan dan Gapoktan yang menjadi target serta memenuhi syarat gunan menjadi lokasi stok pangann beras tersebut dititipkan ,salah satunya berada di Poktan wilayah Pringgarata bahkan tercatat menerima lokasi sekitar 24 ton. ​Namun,…

Terkait LSD Paya Barat Daya , Ahmad Halim Tantang PUPR Loteng Buka DATA ATR/BPN

admin

LOMBOK TENGAH,(lombokUP) — Ketua Umum Lembaga Aliansi Peduli Keadilan Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah, Ahmad Halim, memberikan tanggapan resmi mengenai pernyataan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah yang menyebutkan tidak adanya peraturan atau penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kecamatan Praya Barat Daya.12 Agustus 2026. ​Pernyataan tersebut dinilai perlu diluruskan agar tidak memicu simpanan informasi di tengah, masyarakat pelaku usaha, serta para petani yang bergantung pada sektor pertanian di wilayah Praya Barat Daya. Ahmad Halim menekankan beberapa poin penting terkait penetapan dan pemetaan fungsi lahan…

Kantor Kejaksaan Loteng Diharapkan Menjadi Tipe Kelas A

admin

    Lombok Tengah,(lombokUP)-| Kajari Lombok Tengah berharap Kantor Kejaksaan di Lombok Tengah statusnya naik menjadi tipe kelas A. Hal itu dismapaikan saat konferensi pers dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Jum’at 07/08/2026 di ruang aula lantai 3 ” Saya berharap kantor kejaksaan Lombok Tengah yang saat ini statusnya kelas B ke depannya statusnya bisa naik menjadi tipe A, “ungkap Kajari Lombok Tengah Dr. Putri Ayu Wulandari, SH.MH kepada media. Tidak hanya itu ia juga menyampaikan untuk bisa naik status kejaksaan Lombok Tengah sudah melakukan pendataan namun harus tahu…

Benarkah Ada Dugaan Pemalsuan Dokumen Atlet di Porprov NTB? KAWAL NTB SIAPKAN LAPORAN ke POLDA NTB

admin

Mataram(lombokUP) – Kawal NTB menyiapkan laporan polisi atas tindakan dugaan pemalsuan dokumen atlit yang bertanding pada Porprov 2026 lalu. Humas dan Divisi Hubungan antar Lembaga Lalu Ahadi Wiraguna mengaku sudah menyiapkan laporan ke Polda NTB terkait indikasi pemlasuan dokumen kependudukan atlit luar daerah yang di mainkan dalam beberapa cabang olahraga. Untuk sementara kami akan melaporkan Ketua KONI Lombok tengah dan pengurusnya, Ketua Cabor Volley dan Biliard dan beberapa lainnya termasuk Kadis Dukcapil lama dan Ketua KONi Provinsi beserta Panitia Porprov . Kawal NTB menjelaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terkait…

Terkait Aliran Dana Kasus Dugaan dan Suap Hakim di Kasus Dana Pokir Siluman, AMARAH NTB Berikan PERINGATAN Keras.

admin

Mataram(lombokUP) – Vonis Kasus Siluman Pokir DPRD NTB di agendakan tanggal 5 agustus mendatang namun aroma busuk terkait dua anggota majelis hakim yang mengadili kasus tersebut santer terdengar. Aliansi Masyarakat Anti Rasuah ( AMARAH ) NTB memberikan peringatan keras kepada majelis hakim karena sudah ada informasi yang mengungkapkan adanya komunikasi mahkan dugaan aliran dana kepada mereka. Rindawan Efendi menyampaikan dugaan tersebut akan di buktikan jika sampai putusan hakim jauh dari rasa keadilan bahkan membebaskan para terdakwa dari jeratan hukum. Aroma tak sedap sudah kami cium dari awal bagaimana kemudian jaksa…

Dugaan pelanggaran LSD PRAYA BARAT DAYA, LEMBAGA APK ANCAM YUTUP DAN BOIKOT PEengelola Villa

admin

Lombok Tengah//(lombokUP) – Adanya status lahan sawah di lindungi ( LSD) selama ini menjadi salah satu kendala pembangunan terutama bidang pariwisata yakni hotel dan restauran di kawasan penyangga KEK mandalika. LOMBOK T NGAH. SALH Satunya yaitu meliputi sejumlah Daerah tersebut meliputi wilayah praya barat praya barat daya dan pujut. Meski ada aturan yang mengikat bahwa LSD tidak boleh di bangun bangunan namun beberapa pengusaha di sinyalir bandel dan tetap nekat membangun vila dan restauran di lahan yang di larang tersebut. KETUA umum Aliansi Peduli Keadilan NTB, Ahmad Halim PK  menyebutkan…