Category: Hukrim

Kawal NTB APRESIASI Langkah Komisi Pemberantasa Korupsi ( KPK )DUGAAN Kasus terhadap Bupati LOBAR.

admin

Lombok Barat (lombokUP) — informasi dugaan di tahannya Bupati Lombok Barat LAZ beserta empat orang lainnya beredar di media . Kawal NTB mengapresiasi Langkah Komisi Pemberantasa Korupsi ( KPK ) terhadap Bupati Tersebut. Kalau sudah di segel biasanya isinya di tahan kan begitu proses penyidikan lumrahnya ucap Direktur Kawal NTB M samsul Qomar kepada awak media . Sejak pagi berita di segelnya beberapa lokasi diantaranya Ruang Kerja Bupati kemudian Kantor Dinas PUPR dan Kantor PT AMGM atau PDAM Giri menang sudah tersebar luas. Kawal NTB sudah jauh hari memprediksi akan…

AMPES NTB Kecam Penangkapan Arogan Warga Desa Kabul Terkait Sengketa Tanah Warisan

admin

Lombok Tengah, (lombokUP)  – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak NTB Peduli  (AMPES NTB) mengecam keras tindakan represif dan arogan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penangkapan  Yusuf,salah  seorang warga Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya. Yusuf ditangkap secara paksa di kediamannya terkait masalah sengketa tanah warisan yang sedang dihadapinya. ​AMPES  NTB menilai proses penangkapan tersebut tidak humanis, terkesan dipaksakan, dan melanggar prinsip due process of law (proses hukum yang adil). Sengketa tanah warisan sejatinya merupakan ranah hukum perdata, namun penanganan yang dilakukan aparat justru menggunakan pendekatan pidana yang berlebihan. ​”Kami…

Penangkapan Sengketa Lahan di Desa Kabul Lombok Tengah “Murni Menuntut Hak Waris dan Tercoreng Arogansi Pihak Aparat, Keluarga Tuntut Penangguhan Penahanan

admin

Lombok Tengah, (lombokUp) – Kasus dugaan sengketa hak waris didesa Kabul  Lombok Tengah  yang sebelumnya dihebohkan oleh video amatir penangkapan seorang warga dan  merupakan hak waris lahan yang dise ngketaka  bernama Yusuf di Desa Kabul,Praya Barat Daya kembali menjadi sorotan publik .  Isu sengketa tanah hak waris yang sejatinya ranah perdata, mendadak berubah menjadi perkara pidana kilat. Tak terima dengan tindakan aparat, pihak keluarga Yusuf akhirnya angkat bicara serta mengecam proses hukum yang dinilai tebang pilih dan kental akan pemaksaan. Menurut salah seorang keluarga Ahmad Halim kepada media  memaparkan detik-detik Penangkapan yang…

KAWAL NTB Desak Kejati NTB Segera Memeriksa 15 Orang Terduga Penerima Dana Pokir Siluman

admin

Mataram, (lombokUP) – Sidang lanjutan dugaan skandal kasus Pokir Siluman DPRD NTB memasuki babak krusial meski begitu ketiga terdakwa Hamdan kasim ( Golkar ) , Indra Jaya Usman ( Demokrat) dan M Nasib Ikroman ( Perindo) masih saja ngeles . Divisi Hukum, Kriminal dan HAM Kawal NTB Fahrurozi mengatakan bahwa tindakan ketiga terdakwa sangatlah fatal dan bisa menjadikan vonis maksimal oleh mejelis hakim nantinya. Padahal kata Ojhie akrabnya , 15 orang anggota DPRD yang sudah mengaku menerima uang antara 100 juta hingga 200 juta sudah menyerahkan diri kepada penyidik dan…

LI TIPIKOR NTB Desak Kejari Praya Audit Dugaan Penganggaran Ganda di Dikes Lombok Tengah

admin

  ​Lombok Tengah,(lombokUP)  – Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI TIPIKOR) NTB resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. Laporan ini didasarkan pada temuan indikasi penganggaran ganda (double budgeting) dan ketidakwajaran dalam sejumlah proyek pengadaan. ​Ketua LI TIPIKOR NTB, Sapari, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelusuran data Rencana Umum Pengadaan (RUP), ditemukan sejumlah paket kegiatan yang berpotensi merugikan keuangan negara.   ​”Kami menemukan indikasi kuat adanya masalah dalam pengelolaan anggaran tersebut, sehingga aparat penegak hukum perlu segera…

Tiga Terdakwa Kasus Ijon Pokir Masih Terima Gaji. KAWAL NTB ; ketua DPRD NTB TIDAK PEKA

admin

Mataram(lombokUP) – Tiga terdakwa Kasus Ijon Fee Pokir siluman DPRD NTB diduga  masih menerima gaji penuh dan belum di berhentikan oleh partainya juga secara kelembagaan , DPRD dalam hal ini  menunjukkan sikap buruk partai politik diantaranya Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Perindo.   Semestinya kata Divisi Kebijakan Publik Hukum kriminal dan HAM Kawal NTB Fahrurozi ketiganya setelah menyandang status terdakwa sudah di nonaktifkan sementara namun faktanya mereka masih menerima gaji bahkan masuk kantor dan mengikuti agenda paripurna.   “Sikap ini tentu publik menilai sebagai sikap Parpol dan lembaga DPRD…

Permohonan Sertifikat Hak Milik di BPN Loteng KAWAL NTB Nilai Sulit

admin

Lombok Tengah, (lombokUP) – Proses pengurusan administrasi baik permohonan sertifikat hak milik baru maupun pecah sertifikat di BPN Loteng di nilai sulit kecuali punya orang dalam ( Ordal). Hal tersebut di sampaikan Divisi Kebijakan Publik Pariwisata , Pertanahan dan Tambang Kawal NTB Lale Uswatun Hasanah . tidak hanya itu, Lale juga mendapatkan informasi bahwa praktek calo juga masih terjadi di kantor ATR tersebut meski prakteknya di bungkus rapi. Beberapa pengaduan yang di terima Kawal NTB pengurusan untuk persoalan atau sengketa sertifikat misalnya memakan waktu bertahun tahun bahkan sampai 2 atau…

Terkait Maraknya Pelecehan Seksual Di Lingkungan Ponpes, L Ardian Irfani: Penegak Hukum,Kanwil Kenang NTB Jangan Hanya Diam, Segera Turun dan Ambil Tindakan

admin

Mataram, (lombokUP) – Kami sangat prihatin atas merebaknya kasus asusila dan pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren yang terjadi belakangan ini, termasuk kasus yang tengah ditangani oleh Polres Lombok Tengah. Statemen ini dilontarkan L Ardian Irfani, Wakil ketua Komisi X DPRRI terkait persoalan kekerasan dan pelecehan seksual yang merebak dan meresahkan  di khususnya di dunia pendidikan terutama  yang kerap terjadi di lingkungan Podok pesantren.   Menurut L Ardian Irfani bahwa Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda, sehingga ditegaskannya bahwa tidak…

Terkait Laporan Terhadap Bupati Lobar LAZ, Kawal NTB Minta Polda Segera Tindak lanjuti

admin

Mataram, (lombokaUP) – Laporan Bupati Lombok Barat soal dugaan korupsi penggunaan mobil dinas untuk kepentingan Partai di Kawal NTB minta segera didorong segera berproses . Divisi Humas dan Hubungan antar Lembaga Kawal NTB Lalu Ahadi Wira Guna atau Gun meminta Kapolda NTB Irjen Lingga memberikan atensi penuh terkait kasus tersebut. “Sebagai bentuk keadilan hukum kami meminta dan mendesak Kapolda segera memeriksa Bupatu Lobar Lalu Ahmad Zaini atas laporan Kami ,” Katanya Minggu 31 / 5 sore hari. Sebelumnya Dugaan penyalahgunaan wewenang di laporkan Kawal NTB pada tanggal 20 mei lalu…

Terkait Kisruh Perusahaan Bandel Tak Bayar Pajak, Lord : Temuan dan Fakta Baru Perusahan Ciloq Ini Baru Memproses Izinnya.

admin

Lombok Barat, (lombokUP) – Isu terkait adanya oknum pengusaha nakal yang tidak taat pajak , bahkan diduga juga pemilik perusahaan Ciloq yang berlokasi Dusun Kapek Bawak , Gunung Sari tersebut tidak pernah sama sekali melaporkan SPT pajak  tahunannya ke kantor pajak setempat hingga hari ini masih tetap terus bergulir. “Sejak kita turun kelokasi untuk lakukan  Investigasi, kami dari  NTB Corruption Watch cukup curiga  dengan kondisi ini, sehingga kami segera melakukan  kros cek ke beberapa lokasi dan ke lapangan, dimana kami temukan   perusahan yang sebesar pabrik cilok ini bahkan faktanya  memproduksi…