Lombok Tengah, (lombokUP) – Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum di tingkat regional dan kecamatan diduga mematok “tarif” tertentu bagi pihak yang ingin lokasinya dijadikan titik operasional dapur. Modus ini dilakukan dengan cara mengaburkan kriteria kelayakan teknis dan menggantinya dengan sistem “siapa berani bayar, dia yang dapat. Hal ini diungkapkan Divisi Kebijakan Publik,Sosial Politik dan Pemerintahan KAWAL NTB, Wahyudi kepada sejumlah media pagi tadi (12/04/26). Dalam ketwrangannya pihaknya menyatakan bahwa dari praktek transaksional ini akan berdampaknya sangat fatal. Lokasi yang terpilih seringkali tidak representatif atau tidak memenuhi standar sanitasi. …
Kawal NTB minta BGN dan APH Segera Usut dan Tindak Dugaan Jual – beli Titik Dapur BGN oleh Oknum Korcam, Korwil SPPI
