Lombok Utara, (lombokupdatenews) -Pergantian dan Mutasi yang di lakukan Bupati Kabupaten Lombok Utara beberapa waktu lalu cacat prosedur dan berpotensi melanggar hukum, hal ini disampaikan Divisi EK nomi, pemerintahan dan sosial, Haris Munandar. Terkait hal tersebut menurut Haris, tidak hanya soal jabatan tapi program yang akan di hasilkan akan menjadi perdebatan sampai pelanggaran . Seperti contoh sebut saja pergantian Sekda KLU yang di lakukan tidak melalui mekanisme yang benar dan terkesan bermotif politis . “Semestinya ada mekanisme yang harus di lalui oleh Bupati KLU terkait pergantian Sekda tidak bisa…
Mutasi Pejabat di Lombok Utara oleh Bupati, Dinilai Cacat Hukum
