Mataram,(lombokupdatenews) – Terkait Kasus Dana Siluman Pokir DPRD NTB Divisi Kebijakan Publik , Hukum dan Kriminal Fahrurrozi alias Ojhie ikut bicara, menurutnya bahwa dalam kasus tersebut jika postur kasusnya Apakah penerimaan uang oleh anggota DPRD dalam skema : Pokir dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap atau gratifikasi? Apakah seluruh anggota DPRD yang menerima uang wajib dipidana meskipun uang telah dikembalikan? Menjawab hal tersebut Ojhie Kawal NTB berpendapat bahwa bila melihat dasar hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal…
Terkait Dana Siluman DPRD NTB, KAWAL NTB : Semua Anggota Dewan Penerima Dana Wajib Dipidana,Sebab Unsur Tindak Pidana Telah Terpenuhi
