Lombok Tengah, (lombokUp) – Terkait Laporan dugaan Korupsi Mantan Kepala Desa Bilebante NTB Coruption Wacth ( NCW ) melalui Direkturnya Fathurahman menyatakan Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), istilah “kerugian negara” tidak didefinisikan secara rinci dan teknis. Konsep kerugian negara tetap merujuk pada rezim hukum lain, terutama UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai lex specialis. 1️⃣ Posisi KUHP Baru KUHP baru: • Tidak menghapus UU Tipikor • Tidak membuat definisi baru tentang “kerugian negara” • Hanya mengatur delik umum dan beberapa delik jabatan secara prinsipil…
Terkait Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Bilebante, NCW Minta Polisi Segera Hentikan Drama Instrumennya
