Polisi Dianggap Lamban Tangani Kasus Dugaan Korupsi SMPN 1 Paya, KAWAL NTB Akan laporkan Ke Propam

Lombok Tengah, (Lombok Up) – Nampaknya Kasus Dugaan Korupsi rehab bangunan SMPN 1 Praya akan terus berlanjut, hal ini terbukti dengan persiapan pihak pelapor melanjutkan  langkah langkah  hukum lebih lanjut akibat  proses penyelidikan di Polres dianggap lamban dan mengecewakan.

M Samsul Qomar sebagai  pihak pelapor, yang juga merupakan Direktur KAWAL NTB biasa disapa MSQ kepada media menyampaikan rasa kekecewaannya pada proses di Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Lombok Tengah, menurutnya APH bekerja lamban dan tidak konsiten.

“saya laporkan april 2025 sampai sekarang pemeriksaan saksi itu itu saja dan berkutat pada tukang sementara kontraktor , Anggota Komisi 4 dan beberapa pihak belum di mintai keterangan.”keluhnya.

Pihaknya menduga ada upaya penyidik bermain main dalam kasus ini, sebab  data dan bukti bukti sudah di sampaikan pihaknya ke penyidik  pada saat melapor.

MSQ juga saban minggu menanyakan perkembangan ke Kanit Tipikor Budi namun selalu jawabannya sama yang dirinya dapatkan masih berkutat seputar pemanggilan para  saksi saksi dan  terlapor.

“sudah panggil PPK lah , Tukang kontraktornya ga mau datanglah pokoknya dia lemah atau pura pura lemah saya tidak faham, itu saja informasi yang kami dapat berputar putar di tempat”kesalnya.

Oleh karena itu  Kawal NTB akan mengambil langkah hukum sesuai KUHP dan KUHAP baru denga beberapa cara  guna lebih memberikan dorongan APH untuk melanjutkan kasus ini.

Apabila  minggu depan masih  tidak ada progres, direncanalan MSQ akan melaporkan ke pihak propam mabes polri dan Polda atau melakukan praperadilan, hal ini ia lakukan guna mendapatka. Kepastian lebih jelas terkait proses dan perkembangan kasus tersebut, apakah kasus ini akan di lanjutkan atau di hentikan .

READ  Aliansi Pejuang Lahan Mandalika : Kami Berikan Waktu Untuk Proses Restorative Justice Kasus Penahanan Saudara Alus

Dia meminta Kapolres Loteng serius terkait kasus ini, sebab kasus ini sangat  berhubungan erat dengan kepentingan umum  dan keberlangsungan dunia pendidikan terutama fasilitas pendidikan di Lombok Tengah kedepan.

“silahkan Polres buat banyak kegiatan tapi kepentingan hukum untuk soal soal publik juga di selesaikan jangan sampai di kesampingkan.” Tegasnya lagi.

Kawal NTB sangat mendukung acara yang bermanfaat untuk masyarakat banyak dan pihaknya akan selalu melibatkan diri, namun  kasus yang berkaitan dengan kepentingan publik jangan selalu mandek dan tidak menjadi prioritas. (Lu01)

Related posts

Leave a Comment