Lombok Tengah, (lombokUP) – Dugaan praktek mark up anggaran dan manipulasi data pengadaan bahan baku Makan Bergizi Gratis oleh UD Berlian Catering yang bernaung di bawah yayasan Darul Mukti Monggas mencuat.
Berdasarkan penelusuran dan informasi yang dihimpun, mitra pelaksana tersebut diduga kuat melakukan skenario manipulasi dokumen pertanggungjawaban.
Modus yang dijalankan yakni dengan mencatut nama supplier resmi sebagai penyuplai bahan baku di atas kertas. Namun faktanya pihak mitra disinyalir membeli sendiri bahan baku tersebut langsung ke pasar tradisional.
Upaya Manipulasi dan Mark-up harga “belanja sendiri” ini diduga sengaja dilakukan untuk mempermudah praktik penggelembungan harga bahan baku Makan Bergizi Gratis.
Dengan mengontrol sendiri nota belanja, oknum tersebut disinyalir mampu menciptakan selisih harga yang signifikan antara harga pasar dengan harga yang dilaporkan ke negara demi meraup keuntungan pribadi yang fantastis.
Adanya ketakutan permainan ini terbongkar menyebabkan anggota keluarga sendiri (anaknya) pun sampai tidak dianggap atau disingkirkan dari operasional dapur karena khawatir praktik mark-up ini terendus pihak luar.
Akibat adanya dugaan manipulasi harga ini mengakibatkan kualitas Makanan di Bawah Standar karena adanya dugaan korupsi kecil-kecilan yang sangat nyata di piring para siswa.
Hal ini lantaran, alokasi dana yang seharusnya sepenuhnya untuk pemenuhan gizi, diduga telah terpangkas habis oleh “biaya siluman”, sehingga menu yang disajikan kepada penerima manfaat dilaporkan jauh dari kata standar makanan bergizi.
Karena porsi yang tidak seimbang, kualitas bahan baku yang rendah, serta keberagaman menu yang minim menjadi bukti bisu bahwa hak nutrisi anak-anak telah dikorbankan demi pundi-pundi pribadi.
Masyarakat dan sejumlah pihak mendesak agar pemerintah daerah, melalui Inspektorat dan Dinas terkait, segera turun tangan melakukan audit investigasi terhadap UD. Berlian Catering dan Yayasan Darul Mukti Monggas.
Jika terbukti, pelanggaran ini bukan hanya sekedar masalah administratif, melainkan pengkhianatan terhadap program nasional yang bertujuan menurunkan angka stunting dan meningkatkan kecerdasan bangsa.
Untuk itu, masyarakat meminta pemerintah untuk segera melakukan Sidak (Inspeksi Mendadak) ke dapur produksi, untuk memverifikasi Nota belanja dengan supplier asli yang dicatut namanya dan memberikan Sanksi Tegas berupa pemutusan kontrak dan proses hukum jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi.(Lu01)
