MATARAM, (lombokUP) –Lombok Lawyer Club (LLC) meminta Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera mengambil langkah kelembagaan untuk mengevaluasi posisi Moh Akrie sebagai Ketua Komisi I DPRD NTB, termasuk mempertimbangkan mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme internal partai politik. Permintaan tersebut menyusul polemik proses penetapan tujuh calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB yang menuai keberatan dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Lombok Lawyer Club menilai polemik tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni menyangkut prinsip meritokrasi,…
LOMBOK LAWYER CLUB MINTA KETUA DPRD NTB SEGERA PROSES PAW KETUA KOMISI I MOH AKRIE IMBAS POLEMIK SELEKSI KPID NTB
