Tahun: 2026

Lombok Tengah, (lombokUp) – Laporan ke Polisi Polres Lombok Tengah, terkait kasus dugaan penggerergahan lahan seluas 9.833 M² di Desa Sengkerang Kecamatan Pratim Kabupaten Loteng. Pengaduan, dengan no : STPP/208/VIII/2025/SPKT Res Loteng , hingga hari ini telah berjalan lima bulan  namun tak kunjung ada kejelasan dari  pihak penyidik. Hal ini diungkapkan Pelapor Zika Angga Siregar, menurut Zika pihaknya  justru bingung ketika laporannya tidak mendapatkan kejelasan dari pihak Polres Lombok Tengah mengingat laporannya tersebut telah lama dirinya laporkan. “Terakhir bulan Desember 2025 saya menghadap ke Penyidik dan menyerahkan dokumen berupa sertifikat…

Mataram, (lombokUp) —  Misteri penemuan mayat di Dusun Batu Leong, Desa Sekotong Barat, Lombok Barat, yang diduga berjenis kelamin perempuan ditemukan dalam kondisi hangus terbakar akhirnya menemukan titik terang pelaku dari peristiwa ini. ‎ Polda NTB beserta jajarannya berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial BP, pria asal Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Diketahui bahwa korban adalah ibu kandung dari pelaku. ‎ ‎Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., dalam keterangannnya menyampaikan peristiwa itu tercatat dalam laporan polisi Polres Lombok Barat dan langsung ditangani tim gabungan, pasalnya lokasi…

Lombok Tengah, (lombokUp) – Terkait Laporan dugaan Korupsi Mantan Kepala Desa Bilebante NTB Coruption Wacth ( NCW ) melalui Direkturnya Fathurahman menyatakan Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), istilah “kerugian negara” tidak didefinisikan secara rinci dan teknis. Konsep kerugian negara tetap merujuk pada rezim hukum lain, terutama UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai lex specialis.   1️⃣ Posisi KUHP Baru   KUHP baru: • Tidak menghapus UU Tipikor • Tidak membuat definisi baru tentang “kerugian negara” • Hanya mengatur delik umum dan beberapa delik jabatan secara prinsipil…

Lombok Tengah,(lombokUp)  — Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI TIPIKOR) Wilayah Nusa Tenggara Barat secara resmi melaporkan dugaan Pungutan Liar (Pungli) dan Gratifikasi yang patut diduga melibatkan oknum Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Lombok Tengah. Dugaan tersebut menyasar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Lombok Tengah, melalui mekanisme pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana menurut dugaan sementara, surat resmi menjadi pintu masuk dugaan pelanggaran  pemotongan ini. Laporan LI TIPIKOR NTB berangkat dari Surat BKM Masjid Agung Lombok Tengah Nomor 012/MA/11/2025 tertanggal 22 Desember 2025 perihal Pendistribusian Kalender…