Jakarta,(lombokUP),- Konsumsi rokok kretek filter secara konsisten menempati posisi kedua sebagai komoditas penyumbang pengeluaran terbesar sekaligus pembentuk garis kemiskinan di Indonesia, tepat berada di bawah beras. Rata-rata pengeluaran per kapita bulanan masyarakat untuk rokok mencapai sekitar Rp94.000, melampaui gabungan pengeluaran untuk seluruh sumber protein hewani utama, seperti daging, telur, dan susu, yang hanya sebesar Rp85.267 per bulan.
Fakta tersebut mengemuka dalam catatan koalisi masyarakat sipil bertepatan dengan momentum Hari Pangan Sedunia (16 Oktober) dan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional (17 Oktober). Di perkotaan, rokok menyumbang 10,83% terhadap Garis Kemiskinan, sementara di pedesaan kontribusinya mencapai 10,18%.
Kondisi ini menciptakan crowding-out effect, di mana alokasi anggaran rumah tangga yang seharusnya menjadi modal pengentasan kemiskinan dan investasi gizi anak justru tergerus oleh produk adiktif.
“Hari Pangan dan Hari Pengentasan Kemiskinan bukan hanya seremoni tapi jadi alarm keras buat kita semua. Di satu sisi, negara berupaya mengisi piring anak dengan Makan Bergizi Gratis (MBG), tapi di rumah, di tengah kondisi ekonomi yang melemah, uang untuk beli telur dan susu justru habis jadi asap beracun. Kita seperti mengisi ember bocor: satu tangan menuang, tangan yang lain menguras,” ungkap *Manik Marganamahendra, Ketua Umum Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC).*
Lebih jauh, Manik memaparkan bahwa kerugian akibat rokok ini bukan sekadar urusan domestik rumah tangga, melainkan beban ekonomi nasional yang sangat masif. Berbagai kajian ekonomi kesehatan, memperkirakan bahwa estimasi beban finansial akibat deretan penyakit terindikasi rokok, baik dari pengeluaran medis langsung maupun potensi hilangnya produktivitas masyarakat, mencapai angka fantastis melampaui Rp 410 triliun per tahunnya.
Ironisnya, angka kerugian ini jauh lebih besar dibandingkan anggaran negara untuk program MBG itu sendiri yang dialokasikan Rp71 T pada tahap awalnya (2025) dan sekarang sekitar Rp218 T (2026). Hal ini menunjukkan bahwa upaya ketahanan pangan akan selalu terhambat jika perilaku konsumsi yang menguras dompet keluarga tidak dikendalikan.
“Lebih dari sekadar triliunan kerugian di level makro, dampak paling nyata ada di piring keluarga. Ketika daya beli keluarga berpenghasilan rendah tersedot untuk rokok, anak-anak langsung kehilangan hak dasar nutrisi mereka pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Sementara itu negara mendorong anggaran besar untuk pemenuhan gizi di usia sekolah. Ini yang membuat kemiskinan kita mengakar dan program yang belum cukup baik menunjukkan hasilnya,” kata Manik.
Melihat rentetan fenomena tersebut, IYCTC menilai bahwa intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan tidak akan pernah efektif jika akses rokok dibiarkan terlalu terjangkau, terutama bagi kelompok masyarakat ekonomi kecil dan perokok pemula.
“Kami meyakini, keinginan pemerintah mengisi piring kosong anak sekolah adalah sebuah niat yang baik. Tapi di sisi lain, pemerintah juga perlu melihat lebih besar bahwa masalah kemiskinan dan pangan itu multifaktor. Hingga hari ini, kami belum melihat ada keseriusan melakukan intervensi pada kasus harga rokok yang murah dan akses yang mudah sebagai bencana besar pada jebakan kemiskinan dan tantangan pangan. Kami mendorong agar pemerintah memasukan indikator merokok dalam indeks kemiskinan dan upaya intervensi pengentasan kemiskinan dengan kebijakan fiskal yang lebih baik dan pro kesehatan serta sumber daya manusia,” tutup Manik.
*Dari piring keluarga ke stunting dan kecerdasan anak*
Studi Unit Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) menemukan 7 dari 10 anak penerima MBG tinggal di rumah tangga dengan setidaknya satu perokok. Bahkan, di 6,4% rumah tangga, sudah ada anak yang ikut merokok. Studi yang sama juga memotret perbedaan belanja pangan. Ketika rumah tangga non-perokok lebih banyak membelanjakan uangnya untuk ikan, daging segar, telur, susu, sayur, dan buah, rumah tangga perokok justru lebih banyak membeli minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan makanan olahan.
Dampak dari salah alokasi belanja ini langsung menghantam masa depan anak-anak melalui ancaman stunting. Hasil riset dari PKJS-UI lainnya membuktikan adanya hubungan kausalitas yang kuat antara perilaku merokok orang tua dengan penurunan kualitas tumbuh kembang anak.
“Hasil studi kami menunjukkan bahwa paparan asap rokok dan alokasi belanja yang salah sasaran adalah bom waktu bagi kualitas SDM kita. Anak-anak dari keluarga perokok tidak hanya menghadapi defisit nutrisi secara ekonomi, tetapi juga mengalami gangguan biologis langsung, mulai dari hambatan pertumbuhan tulang hingga risiko infeksi saluran pernapasan berulang yang memicu stres metabolik,” jelas *Aryana Satrya, Ketua PKJS-UI.*
Dengan mengontrol berbagai variabel seperti genetik, berat badan lahir, hingga akses air bersih, analisis ekonometrika panel IFLS oleh PKJS-UI menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga perokok kronis tumbuh rata-rata 0,34 cm lebih pendek dan 1,5 kg lebih ringan dibandingkan anak dari orang tua non-perokok. Probabilitas terjadinya stunting pada anak tersebut juga tercatat 5,5% lebih tinggi dibanding anak dari orang tua non-perokok.
Aryana merinci, kerusakan biologis ini beroperasi melalui paparan nikotin yang mengganggu metabolisme sel tulang rawan anak, serta melipatgandakan kerentanan mereka terhadap Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
“Infeksi yang berulang ini bikin energi anak yang seharusnya dipakai buat masa pertumbuhan malah habis tersedot untuk melawan penyakit. Implikasinya pun panjang, karena kondisi stunting ini secara statistik terbukti akan berdampak pada penurunan kecerdasan kognitif anak. Jadi memang seberbahaya itu rantai dampaknya. Pada akhirnya, jika negara tidak memperketat kendali atas konsumsi rokok, manfaat program gizi seperti program MBG tercederai, dan mimpi kita untuk mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki gizi nasional tidak akan pernah tercapai secara paripurna,” pungkas Aryana menutup pernyataannya.(lu07)
