Lombok Tengah, (lombokupdatenews) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan pandangan umum terkait Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026.
Dalam pandangan tersebut, Fraksi PKS menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi daerah akibat penurunan signifikan alokasi transfer ke daerah.
Melalui juru bicaranya, Ahmad Rifa’i mengkritik struktur APBD 2026 yang masih didominasi oleh belanja pegawai dan operasional rutin, sementara alokasi untuk belanja modal sangat terbatas. Hal ini dinilai kurang mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti minimnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih, serta pengembangan perekonomian masyarakat.
Dalam pandangan umum tersebut, Fraksi PKS memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah. Pertama, mereka mendorong peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas publik yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.
Kedua, Fraksi PKS menekankan pentingnya memperkuat pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Ketiga, mereka mengusulkan pengembangan program-program strategis yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Terakhir, Fraksi PKS mengajak pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi inovatif yang berbasis potensi riil daerah.
Fraksi PKS juga menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra pemerintah daerah yang kritis namun konstruktif. Mereka siap mendukung setiap kebijakan yang membawa manfaat bagi rakyat, namun tetap akan memberikan koreksi terhadap kebijakan yang dinilai tidak efektif, tidak tepat sasaran, atau tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan pandangan ini, Fraksi PKS berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Lombok Tengah dan mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.(**)
