Lombok Tengah,(lombokUP) – Para pelaku usaha di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya di sektor pariwisata, menyoroti lambatnya proses penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) serta belum meratanya integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Kondisi ini dinilai menghambat arus investasi pada sektor pariwisata yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah, terutama di kawasan penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, seperti Desa Tumpak, Desa Mekar Sari, hingga Desa Montong Ajan. “Kami mempertanyakan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Tengah terkait lamanya proses…
Pelaku Usaha Desak Kepastian Hukum dan Percepatan Layanan DPMPTSP Lombok Tengah
