LOMBOK TENGAH( lombokUP) — Kawal NTB menyoroti kebijakan prioritas belanja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, menyusul pelaksanaan kegiatan seremonial dalam rangka peringatan hari ulang tahun yang dinilai perlu dievaluasi di tengah kondisi fiskal daerah dan berbagai kebutuhan pelayanan publik.
Melalui Divisi Kebijakan Publik dan Urusan Perempuan, Lale Tatun dari Kawal NTB menegaskan bahwa kritik tersebut bukan semata-mata ditujukan pada pelaksanaan kegiatan seremonial, melainkan pada pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta mendesak pemerintah dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran daerah.
Menurut Kawal NTB, setiap kegiatan yang menggunakan anggaran publik seharusnya memiliki dasar perencanaan yang jelas, indikator manfaat yang diukur, serta pertanggungjawaban yang dapat diakses dan diperiksa masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang menjadi persoalan bukan sekadar ada atau tidaknya kegiatan seremonial. Publik berhak mengetahui bagaimana pemerintah menetapkan prioritas belanja, apa manfaat yang ingin dicapai, dan bagaimana penggunaan anggarannya dipertanggungjawabkan. Ketika pemerintah menghadapi tekanan fiskal, setiap keputusan belanja harus dijelaskan secara terbuka,” demikian sikap Kawal NTB.
Pertanyakan Konsistensi Prioritas Belanja Daerah
Kawal NTB juga mempertanyakan konsistensi kebijakan Pemda Lombok Tengah dalam menentukan program yang dipertahankan, ditunda, atau tidak dilaksanakan.
Persoalan tersebut turut dikaitkan dengan pemberitaan mengenai program pokok-pokok pikiran (Pokir) yang dinilai anomali dan diputuskan tidak dilaksanakan. Kawal NTB meminta pemerintah menjelaskan dasar pengambilan keputusan tersebut serta memastikan bahwa kebijakan anggaran dijalankan secara konsisten, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan ketentuan hukum.
Bagi Kawal NTB, evaluasi belanja daerah seharusnya tidak berhenti pada satu kegiatan atau satu pos anggaran. Pemerintah perlu menjelaskan secara menyeluruh prioritas program, konsekuensi penyesuaian anggaran, serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.
Minta Transparansi Sumber Anggaran Kegiatan
Kawal NTB turut meminta penjelasan mengenai sumber pembiayaan kegiatan yang menjadi sorotan, termasuk kemungkinan keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Kejelasan tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah pembiayaan kegiatan telah direncanakan dalam dokumen anggaran, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD terkait, serta dilaksanakan berdasarkan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
Kawal NTB menegaskan bahwa dugaan mengenai sumber dan mekanisme pembiayaan perlu diuji melalui dokumen resmi. Karena itu, pemerintah diminta membuka informasi anggaran yang dapat diakses publik dan memberikan penjelasan yang memadai atas pertanyaan yang berkembang.
Desak Evaluasi dan Pemeriksaan Sesuai Kewenangan
Kawal NTB mendesak Pemda Lombok Tengah melakukan evaluasi terhadap kebijakan belanja yang dipersoalkan serta menyampaikan penjelasan terbuka mengenai dasar penganggaran, nilai kegiatan, sumber dana, dan pertanggungjawaban realisasinya.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, Kawal NTB meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga pengawasan maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
“Kami mendorong agar persoalan ini dijawab dengan dokumen dan penjelasan yang bisa diuji, bukan sekadar pernyataan normatif. Pengelolaan uang publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika terdapat indikasi pelanggaran, mekanisme pemeriksaan harus berjalan secara objektif,” tegas Lale Tatun.
Kawal NTB menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan apabila tuntutan transparansi dan evaluasi tidak memperoleh tanggapan yang memadai dari pemerintah daerah.
Pemda Diminta Memberikan Penjelasan
Kawal NTB meminta Pemda Lombok Tengah memberikan penjelasan resmi mengenai dasar pelaksanaan kegiatan, nilai anggaran, sumber pembiayaan, serta mekanisme pertanggungjawabannya.
Keterangan dari pemerintah daerah diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan dapat menilai permasalahan tersebut berdasarkan fakta, bukan asumsi.
Kawal NTB menegaskan bahwa transparansi anggaran merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap rupiah uang publik harus dikelola sesuai aturan, memiliki tujuan yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.(lu07)
