Mataram,(lombokUp) – Direktur Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik NTB (FP4 NTB), Lalu Habiburrahman, mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tidak menjadikan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagai solusi tambal sulam terhadap persoalan fiskal daerah, khususnya terkait pembiayaan honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paro Waktu di sektor pendidikan.
Pernyataan tersebut menyusul langkah Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang mengajukan permohonan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti agar dana BOSP dapat digunakan hingga 20 persen untuk membantu pembayaran honor PPPK Paro Waktu.
Menurut Habiburrahman, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan masalah serius karena dana yang seharusnya difokuskan untuk kebutuhan operasional pendidikan justru dialihkan untuk menutup konsekuensi kebijakan pengangkatan pegawai yang tidak diiringi kesiapan anggaran daerah.
“Jika pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan fiskal yang cukup, maka seharusnya dilakukan penyesuaian kebijakan sejak awal, bukan setelah keputusan diambil baru mencari sumber pembiayaan dari dana pendidikan. Ini berbahaya bagi kualitas layanan pendidikan,” tegasnya.
FP4 NTB menilai pemerintah daerah harus berani bertanggung jawab secara politik atas setiap kebijakan yang diambil, termasuk konsekuensi anggaran dari pengangkatan PPPK Paro Waktu dalam jumlah besar. Transparansi kondisi keuangan daerah kepada publik dinilai menjadi kewajiban agar tidak menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan masyarakat.
Habiburrahman juga mengingatkan bahwa apabila penggunaan dana BOSP tersebut berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan, keterbatasan fasilitas sekolah, maupun terganggunya proses pembelajaran, maka pemerintah daerah tidak bisa lepas tangan dari tanggung jawab.
“Jangan sampai masa depan pendidikan dikorbankan hanya untuk menutup kelemahan perencanaan anggaran. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang berkelanjutan, bukan kebijakan darurat yang berisiko jangka panjang,” tutupnya.(Lu01)
