Lombok Tengah,(lombokUP) – Program unggulan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Tengah mulai dinodai isu miring. Dugaan penyalahgunaan wewenang mencuat setelah satu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Semayan diduga “dicuri” datanya dan dipindahkan secara sepihak ke lokasi lain oleh Tim Survei lapangan.
Nasrullah, pemilik dapur di Kelurahan Semayan yang berada di bawah naungan Yayasan Ponpes Nurul Islam Ganti, kini hanya bisa menatap bangunan dapurnya yang telah rampung 100 persen tanpa kejelasan operasional. Ironisnya, meski fisik dapur berdiri di Semayan, data koordinat dan administrasinya diduga digunakan oleh pihak lain di Kelurahan Leneng.
Kejanggalan ini terendus saat Nasrullah mengecek progres di portal Badan Gizi Nasional. Alih-alih terdaftar di Semayan, titik koordinat yang identik dengan miliknya justru diklaim oleh dapur di Kelurahan Leneng yang di duga di bawah bendera Yayasan Pebagus.
“Ini adalah bentuk pemutarbalikan fakta yang nyata. Administrasi awal, dokumentasi, hingga titik koordinat itu milik saya di Semayan, tapi di sistem tiba-tiba berubah yayasan dan pindah ke Leneng,” tegas Nasrullah dengan nada kecewa.
Perubahan data ini diduga karena keterlibatan oknum tim survei dari Sarjana Penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) menjadi sorotan utama. Oknum tersebut ditengarai melompati prosedur verifikasi faktual dan membiarkan terjadinya perpindahan lokasi yang tidak sesuai dengan data awal yang telah diajukan ke pusat.
Upaya konfirmasi yang dilakukan korban kepada pihak pengelola di Leneng berakhir buntu. Alih-alih mendapatkan penjelasan, pihak terkait cenderung menghindar dan saling lempar tanggung jawab. Sikap tertutup ini semakin memperkuat dugaan adanya “main mata” dalam penetapan titik layanan gizi tersebut.
Akibat praktik ini, kerugian besar menghantui pihak yang telah berinvestasi membangun sarana prasarana sesuai rekomendasi pemerintah. Bangunan yang seharusnya sudah mengepulkan asap untuk memberi makan anak-anak sekolah kini mangkrak akibat ego dan dugaan manipulasi oknum.
Kasus ini menjadi ujian pertama bagi integritas implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Lombok Tengah.
Sehingga pihaknya mendesak agar Badan Gizi Nasional segera turun tangan melakukan verifikasi lapangan ulang (audit spasial).
Menindak tegas oknum SPPI dan Koorcam jika terbukti melakukan maladminstrasi.
APH, mendalami potensi pidana pemalsuan data atau penipuan dalam proses perizinan operasional.
Jika praktik “geser koordinat” ini dibiarkan, dikhawatirkan Program MBG yang memiliki anggaran raksasa ini hanya akan menjadi ajang bancakan oknum daerah, sementara target pemenuhan gizi anak bangsa dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak.(Lu07)
