Blog

Isu Mutasi Lingkup Pemkab Lobar, Husnan Wadi Beri Rapor Merah

Lombok Barat, (lombokupdatenews) – Terkait merebaknya isu jelang mutasi yang akan di gelar Bupati Lombok Barat LAZ dalam waktu dekat ini, beberapa Anggota DPRD Lombok Barat akhirnya angkat bicara, salah satunya Ketua Komisi II H Husnan Wadi. Menurut Husnan Wadi Mutasi adalah hak preogratif Bupati namun pihaknya sebagai salah satu wakil rakyat ingin memberikan beberapa masukan terkait leding sektor Komisi II yang merupakan warisan pemerintah sebelumnya. Salah satu masukannya adalah memberikan rapor merah terhadap beberapa OPD lobar, diantaranya menurut Husnan Wadi, terdapat Dinas disnaker,Dinas Pertanian, BKKAD, Dispenda ,Dinas Ketahanan Pangan,…

Kasus Laporan KONI Loteng, MSQ Terima Panggilan Penyidik

Lombok Tengah,(lombokupdatenews) – Laporan dugaan pemalsuan stempel dan dokumen KONI Loteng, kini  telah memasuki babak baru. Setelah gelar perkara yang dilakukan Polres Loteng terhadap M Samsul Qomar yang juga saksi pelapor, kembali memenuhi panggilan penyidik reskrimum Polres Loteng Sabtu (3/4) hari ini. Dalam keterangan kepada sejumlah awak media seusai di periksa, MSQ mengatakan bahwa dia di minta keterangan tambahan oleh penyidik selama 1 jam. “Tadi dari jam 10 sampai jam 11 saya menyampaikan keterangan dan bukti tambahan,” akunya. Dalam keterangan tambahan tersebut untuk melengkapi keterangan sebelumnya termasuk bukti bukti lain…

Perebutan KONI dan Sokongan Bagi Bagi Proyek Sekda untuk Panitia dan Oknum pengurus KONI .

  OPINI penulis : Amaq Amet Ternyata polemik yang terjadi saat ini  untuk merebut Kursi Ketua KONI tidaklah mudah apalagi murah, konon para pekatik yang rela berkhianat juga dapat angpao dari si sekda yang juga ketua TAPD ( Tim Anggaran Pemerintah Daerah ) . Tidak tanggung tanggu proyek direktif di bagi bagi yang mau berjuang dengan modus di bayar seorang Notaris sebut saja bang RN, RN inilah yang gelontorkan uang ke para pekatik perusak di organisasi  itu dengan tentunya mengatasnamakan penguasa. Bagi bagi Proyek dan uang ini tentu tidak semua…

OPIN : KETIKA KAPAL DIJARAH, KESATRIA DIUSIR, DAN NAFSU BERPINDAH TANGAN

  PENULIS>>LALU HABIBURRAHMAN DIREKTUR FP4 NTB   Konon ceritanya,disebuah kabupaten yang diisi oleh pejabat rakus dan tidak bermoral telah merampas dan membajak kapal penuh berisi emas dari hasil tambang olahraga,,bukan hanya itu,ia juga ingin mengambil alih nahkoda kapal. Nahkoda sebelumnya yang merupan Rakyat jelata yang tidak memiliki akses kekuasaan telah Lima tahun membangun, menjaga, dan menakhodai kapal tersebut ,kini harus gigit jari melihat kapalnya dibajak dengan birahi kekuasaan kapal itu dilumat dalam hitungan hari oleh sekelompok manusia yang lebih mencintai jabatan daripada kejujuran, lebih mengagungkan kekuasaan daripada nilai. Mereka tidak…

Pelantikan Lalu Firman sebagai Ketua KONI Cacat Hukum, Fathurrahman : KONI NTB Bermain Api Dalam Sekam

Lombok Tengah,(lombokupdatenews) – Salah seorang mantan anggota DPRD Loteng, Fathurahman angkat bicara terkait pelantikan Lalu Firman Wijaya sebagai Ketua KONI Lombok Tengah. Menurut Fathurahman, Lalu Firman Wijaya tidak sah menjadi Ketua KONI karena cacat secara hukum lantaran melanggar Permenpora nomor 14 tahun 2024. Tidak hanya, landasan dasar dalam berorganisasi seperti AD/ART KONI dan peraturan organisasi pun ikut dilanggar.   “Saya ini pernah menjadi pengurus KONI Loteng periode 2021-2025. Sangat paham dan pernah pelajari kitab suci berorganisasi seperti AD/ART KONI, dan beberapa turunan aturan lainnya,” kata yang kerap dipanggil Fatah, Kamis…

Meritokrasi yang Dikhianati: Mutasi Pejabat NTB Lukai Nurani Publik

OPINI OLEH  L Habiburrahman AL Buntari   Praya, 30 April 2025 – Keputusan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, yang baru saja melakukan mutasi besar-besaran terhadap 72 pejabat eselon II dan III, patut dipertanyakan integritas dan komitmennya terhadap prinsip meritokrasi yang selama ini menjadi jualan utama kepemimpinannya.   Rotasi ini, meski diklaim sebagai upaya penyegaran birokrasi, justru memperlihatkan wajah lama birokrasi yang jauh dari transparansi, partisipasi publik, dan objektivitas penilaian kinerja. Hal ini sangat kontras dengan janji reformasi birokrasi yang digembar-gemborkan sejak awal masa jabatan Gubernur Iqbal.   Sebanyak 14 jabatan…

Dianggap Melanggar Hukum dan Aturan Organisasi, Qomar Warning KONI NTB Jangan Ada Permainan

Lombok Tengah,(lombokupdatenews) – Pelantikan L Firman Wijaya sebagai Ketua KONI Loteng  yang direncanakan hari Kamis 1 Mei 2025, mengindikasikan adanya pelanggaran hukum dan aturan organisasi yang dilakukan KONI NTB. Dimana ada proses hukum yang sedang dijalankan penyelidik Polres Loteng, laporan M Samsul Qomar atas dugaan pemalsuan stempel dan penyalahgunaan wewenang juga dokumen KONI Loteng. “Ini saya sampaikan karena proses hukum sedang kita uji dengan laporan pemalsuan stempel dan dokumen serta penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang mengaku KONI Loteng,” ungkapan, Ketua KONI Loteng, M Samsul Qomar. Ditegaskan Qomar, semestinya Ketua KONI…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Sergab, Babinsa Jajaran Kodim 1620/Loteng Cek Kondisi Gabah Petani

Lombok Tengah,(lombokupdatenews) – Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Serapan Gabah (Sergab), Babinsa jajaran Kodim 1620/Lombok Tengah turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi gabah milik para petani yang akan dijual ke bulog, Senin (28/4/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI terhadap ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah Lombok Tengah. Babinsa dari berbagai Koramil mendatangi lokasi-lokasi penyimpanan gabah, mengecek kualitas, kadar air, serta memastikan proses pasca-panen berjalan sesuai standar. Dandim 1620/Loteng, Letkol Karimmuddin Rangkuti mengatakan bahwa, pengecekan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga gabah dan memastikan hasil panen petani terjaga…

Lembaga Swadaya Support Data Dugaan Penyimpangan Anggaran Disdukcapil Loteng ke Kejaksaan

Lombok Tengah,(lombokupdatenews) – Sejumlah pentolan Lembaga Swadaya Masyarakat di Lombok Tengah mendukung data dugaan penyimpangan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Loteng yang sudah dilaporkan di Kejaksaan Negeri Loteng.   Para pentolan LSM itu menyerahkan beberapa dokumen pendukung terkait kejanggalan dalam penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Disdukcapil Tahun Anggaran 2021 hingga 2024, untuk mempermudah Kejaksaan mengungkap dugaan Korupsi itu.   “Kami mendatangi Kejaksaan untuk menyuport data,” terang Sapari sapaan Pahri Ketua LI TIPIKOR, Selasa 29 April 2025.   Pahri berharap agar kasus ini diatensi bersama oleh pihak…

45 Kontraktor Menjerit, 12,5 M Anggaran Projek Belum Terbayarkan

Lombok Tengah, (lombokupdatenews) – Pemerintah Daerah Lombok Tengah dinilai lamban dalam  menyelesaikan  permasalahan pembayaran 45 kontraktor di sejumlah proyek yang  mereka kerjakan. Hal ini diungkapkan Ketua Deklarasi NTB, Agus Sukandi, kepada media Agus sapaan akrabnya mengatakan bahwa pihaknya cukup heran serta bertanya tanya penyebab tertahannya pembayaran terhadap sejumlah  rekanan yang belum di bayarkan oleh pemkab Loteng terkait  pekerjaan selama anggaran tahun 2024 lalu. “Tunggakan pekerjaan yang belum dibayarkan cukup besar sekitar Rp 12,5 M, sehingga saat ini banyak rekanan yang menjerit dan bertanya tanya ada apa dengan Pemkab Loteng?.”ungkapnya. Selain…