Lombok Tengah, (Lombok Up) – Nampaknya Kasus Dugaan Korupsi rehab bangunan SMPN 1 Praya akan terus berlanjut, hal ini terbukti dengan persiapan pihak pelapor melanjutkan langkah langkah hukum lebih lanjut akibat proses penyelidikan di Polres dianggap lamban dan mengecewakan. M Samsul Qomar sebagai pihak pelapor, yang juga merupakan Direktur KAWAL NTB biasa disapa MSQ kepada media menyampaikan rasa kekecewaannya pada proses di Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Lombok Tengah, menurutnya APH bekerja lamban dan tidak konsiten. “saya laporkan april 2025 sampai sekarang pemeriksaan saksi itu itu saja dan berkutat pada…
Kategori: Hukrim
Tersangka Dugaan Korupsi Lahan MXGP Samota Bermunculan, Li Tipikor NTB Menduga Salah Satunya Oknum Notaris Wilayah Loteng
Mataram, (lombokUp) – Kemarin Kamis (29/01/26) Kejaksaan Tinggi NTB kembali menetapkan salah satu tersangka dugaan korupsi pembelian lahan MXGP Samota Sumbawa, setelah sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejati NTB juga memeriksa beberapa notaris, yang diduga ikut terlibat dalam proyek pembelian lahan tersebut. Selain pemeriksaan ini juga berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pembelian lahan Sirkuit MXGP Samota, Sumbawa seluas 70 hektar. Menurut ketua LI TIPIKOR NTB, Sapari tidak menutup kemungkinan para tersangka korupsi lahan Samota tersebut berjumlah lebih dari satu orang oknum dan…
Proses Kasus Dugaan Korupsi Rehab SMP 1 Praya Mandek, MSQ Pertanyakan Keseriusan Polisi
Lombok Tengah, (lombokUp) – Terkait laporan dugaan penyalahgunaan dan tindak pidana Korupsi pada pengerjaan rehabilitasi Gedung SMP 1 Praya Lombok Tengah meski sebelumnya sudah sudah naik ke tahap penyelidikan, namun hingga hari ini belum ada kejelasan dari pihak APH. Hal ini menurut Direktur Kawal NTB M. Samsul Qomar yang Juga merupakan pihak pelapor, dimana pihaknya telah melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran rehab bangunan SMP 1 Praya tersebut dengan nominal anggaran Rp 3,8 M. MSQ mengakui pihaknya belum mendapatkan informasi terbaru dari aparat penegak hukum Polres Lombok Tengah bagaimana tindak…
Terkesan Diabaikan Terkait Laporan Kasus Dugaan Penggregehan Lahannya, Zika Anggap Polisi Tak Ada Komitment Membantu
Lombok Tengah, (lombokUp) – Laporan ke Polisi Polres Lombok Tengah, terkait kasus dugaan penggerergahan lahan seluas 9.833 M² di Desa Sengkerang Kecamatan Pratim Kabupaten Loteng. Pengaduan, dengan no : STPP/208/VIII/2025/SPKT Res Loteng , hingga hari ini telah berjalan lima bulan namun tak kunjung ada kejelasan dari pihak penyidik. Hal ini diungkapkan Pelapor Zika Angga Siregar, menurut Zika pihaknya justru bingung ketika laporannya tidak mendapatkan kejelasan dari pihak Polres Lombok Tengah mengingat laporannya tersebut telah lama dirinya laporkan. “Terakhir bulan Desember 2025 saya menghadap ke Penyidik dan menyerahkan dokumen berupa sertifikat…
Polda NTB Ungkap Motif Mayat Hangus Terbakar, Diduga Ibu Kandung Dari Pelaku
Mataram, (lombokUp) — Misteri penemuan mayat di Dusun Batu Leong, Desa Sekotong Barat, Lombok Barat, yang diduga berjenis kelamin perempuan ditemukan dalam kondisi hangus terbakar akhirnya menemukan titik terang pelaku dari peristiwa ini. Polda NTB beserta jajarannya berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial BP, pria asal Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Diketahui bahwa korban adalah ibu kandung dari pelaku. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., dalam keterangannnya menyampaikan peristiwa itu tercatat dalam laporan polisi Polres Lombok Barat dan langsung ditangani tim gabungan, pasalnya lokasi…
Terkait Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Bilebante, NCW Minta Polisi Segera Hentikan Drama Instrumennya
Lombok Tengah, (lombokUp) – Terkait Laporan dugaan Korupsi Mantan Kepala Desa Bilebante NTB Coruption Wacth ( NCW ) melalui Direkturnya Fathurahman menyatakan Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), istilah “kerugian negara” tidak didefinisikan secara rinci dan teknis. Konsep kerugian negara tetap merujuk pada rezim hukum lain, terutama UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai lex specialis. 1️⃣ Posisi KUHP Baru KUHP baru: • Tidak menghapus UU Tipikor • Tidak membuat definisi baru tentang “kerugian negara” • Hanya mengatur delik umum dan beberapa delik jabatan secara prinsipil…
LI TIPIKOR NTB Laporkan Dugaan Pungli dan Gratifikasi Berkedok Distribusi Kalender Masjid Agung Lombok Tengah
Lombok Tengah,(lombokUp) — Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI TIPIKOR) Wilayah Nusa Tenggara Barat secara resmi melaporkan dugaan Pungutan Liar (Pungli) dan Gratifikasi yang patut diduga melibatkan oknum Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Lombok Tengah. Dugaan tersebut menyasar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Lombok Tengah, melalui mekanisme pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana menurut dugaan sementara, surat resmi menjadi pintu masuk dugaan pelanggaran pemotongan ini. Laporan LI TIPIKOR NTB berangkat dari Surat BKM Masjid Agung Lombok Tengah Nomor 012/MA/11/2025 tertanggal 22 Desember 2025 perihal Pendistribusian Kalender…
Li Tipikor NTB Laporkan 2 Kasus SPPG Darul Mukti. Sapari : Ini Bukan Kasus Biasa, Ini Menyangkut Nyawa Manusia!
Lombok Tengah (lombokUp) – Lembaga Li Tipikor Bergerak cepat melaporkan Kasus Keracunan susu peogram Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Polres Lombok Tengah. Ketua Li Tipikor Sapari dalam kesempatan tersebut melaporkan dua kasus dalam satu peristiwa secara bersamaan . Adapun kasus tersebut yakni , Laporan dugaan kelalaian dan unsur kesengajaan penyaluran susu oleh SPPG Yayasan Darul Mukti alamat Monggas terhadap siswa/siswi penerima manfaat. Kemudian , Laporan dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh SPPG Yayasan Darul Mukti alamat Monggas karena disinyalir telah melakukan pembelian bahan baku yang tidak sesuai dengan pagu harga…
Dir NCW : Hiruk Pikuk Penghargaan Untuk Kejari Praya Diantara Kondisi Loteng Yang Tidak Baik Baik Saja
Lombok Tengah, (lombokUp) – Drama Pemberian penghargaan terhadap Kejaksaan Negeri Praya khususnya Ibu Kejari Ayu dinilai sikap lebay Bupati Pathul Bahri. Piagam penghargaan yang di berikan sehari setelah Kejari menyebutkan ada aliran dana korupsi PPJ Ke Pihak Bupati , Wakil Bupati dan Pejabat lainnya juga sangat mencederai kepercayaan publik terhadap instasi adhiyaksa tersebut. Direktur NTB Coruption Wacth Faturahman menyampaikan kekecewaan tersebut. “Kenapa bisa mereka berbalas pantun dengan mempermainkan isntrumen hukum jaksa meyebut Bupati wakil bupati menerima aliran PPJ besoknya Ibu Kejari langsung dapat penghargaan dari Bupati kan ini…
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Insentif PPJ Loteng, FP4 Desak Kejati NTB Mintai Keterangan dan Panggil Unsur Pimpinan Lombok Tengah
PRAYA,(lombokUp) – Lalu Habiburrahman Direktur Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik (FP4) NTB, menyampaikan permohonan resmi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kajati NTB) guna memberikan atensi khusus dan pengawalan terhadap penanganan perkara dugaan penyimpangan Insentif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kabupaten Lombok Tengah. Menurutnya kasus PPJ Lombok Tengah ini sedang menjadi perhatian publik, terutama terkait sebatas mana keseriusan pihak Kejaksaan dalam setiap proses serta penanganannya hingga tuntas nanti hingga keputusan di pengadilan. Permohonan ini disampaikan FP4 NTB melalui surat resmi nomor 03/SP/FP4-NTB/I/2026, yang bertujuan memastikan proses penegakan hukum…
