Kategori: Hukrim

Mataram, (lombokUp) – Aliansi Masyarakat Anti Rasuah ( AMARAH ) Nusa Tenggara Barat akhirnya turun gunung . Hal ini merupakan jmbas dari  belum di tetapkannya para tersangka sebagai penerima gratifikasi oleh pihak Kejati, menurut Rindhot  pihaknya perlu segera turun dan mempres kasus ini agar Kejati NTB  lebih  memprioritaskan terkaitblasus gratifikasi dana siluman tersebut. “Kami nampaknya perlu lakukan aksi segera ,sehingga dengan aksi nanti kami bisa dan  perlu mendorong serta mengawal kasus ini lebih lanjug .”Kata Rindawan Efendi alias Rindhot . AMARAH NTB yang terdiri dari beberapa LSM diantaranya GMPRI, GAPURA,…

  Mataram, (lombokUp)  — DPD IMPERIUM Nusa Tenggara Barat menyatakan dukungan terhadap langkah tiga tersangka kasus gratifikasi dana siluman DPRD NTB yang mengajukan diri sebagai justice collaborator. Langkah tersebut dinilai strategis untuk membongkar praktik korupsi yang terstruktur, sistematis, dan melibatkan banyak aktor, termasuk pihak-pihak yang selama ini berada di balik layar. Dimana IMPERIUM NTB menilai skema dana siluman tidak mungkin dijalankan secara individual. Praktik ini kuat diduga melibatkan aktor intelektual, pengendali kebijakan anggaran, serta jejaring kekuasaan yang saling terhubung. Oleh karena itu, keterangan para justice collaborator harus dimaksimalkan untuk mengungkap…

Mataram, (lombokUp) – Pernyataan Kajati NTb Wahyudi terkait belum di temukannya Mensrea atas 15 Anggota yang menitipkan uang hasil Kejahatan adalah pernyataan sesat. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPD GMPRI NTB Rindhot  kepada media Rabu (11/02/26). Menurutnya pernyataan tersebut tidak mencerminkan seorang penegak hukum yang sangat diharapkan masyarakat banyak dalam memberikan keadilan terhadap proses hukum di NTB terutama terhadap para pelaku koruptor. “seorang Kajati semestinya faham soal hukum ini kok ngawur dan cenderung “ ngelemok “celetuknya. Semestinya lanjut Rindhot Kejati tidak perlu terlalu banyak bicara tetapi segera menetapkan 15 orang anggota…

Lombok Tengah, (Lombok Up) – Nampaknya Kasus Dugaan Korupsi rehab bangunan SMPN 1 Praya akan terus berlanjut, hal ini terbukti dengan persiapan pihak pelapor melanjutkan  langkah langkah  hukum lebih lanjut akibat  proses penyelidikan di Polres dianggap lamban dan mengecewakan. M Samsul Qomar sebagai  pihak pelapor, yang juga merupakan Direktur KAWAL NTB biasa disapa MSQ kepada media menyampaikan rasa kekecewaannya pada proses di Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Lombok Tengah, menurutnya APH bekerja lamban dan tidak konsiten. “saya laporkan april 2025 sampai sekarang pemeriksaan saksi itu itu saja dan berkutat pada…

Mataram, (lombokUp) – Kemarin Kamis (29/01/26) Kejaksaan Tinggi NTB kembali menetapkan salah satu tersangka dugaan korupsi pembelian lahan MXGP Samota Sumbawa, setelah sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejati NTB juga memeriksa beberapa notaris, yang diduga ikut terlibat dalam proyek pembelian lahan tersebut. Selain pemeriksaan ini juga berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pembelian lahan Sirkuit MXGP Samota, Sumbawa seluas 70 hektar.   Menurut ketua LI TIPIKOR NTB, Sapari tidak menutup kemungkinan para tersangka korupsi lahan Samota tersebut berjumlah lebih dari satu orang oknum dan…