Lombok Tengah, (lombokupdatenews) – Pemerintah Daerah Lombok Tengah dinilai lamban dalam menyelesaikan permasalahan pembayaran 45 kontraktor di sejumlah proyek yang mereka kerjakan.
Hal ini diungkapkan Ketua Deklarasi NTB, Agus Sukandi, kepada media Agus sapaan akrabnya mengatakan bahwa pihaknya cukup heran serta bertanya tanya penyebab tertahannya pembayaran terhadap sejumlah rekanan yang belum di bayarkan oleh pemkab Loteng terkait pekerjaan selama anggaran tahun 2024 lalu.
“Tunggakan pekerjaan yang belum dibayarkan cukup besar sekitar Rp 12,5 M, sehingga saat ini banyak rekanan yang menjerit dan bertanya tanya ada apa dengan Pemkab Loteng?.”ungkapnya.
Selain itu Agus Sukandi juga menyatakan kurang respond nya Pemkab Loteng saat ini dikhawatirkan akan menjadi kesan buruk terhadap pembangunan Lombok Tengah kedepan yang tentu nantinya akan menjadi dinamika dan boomerang bagi Pemkab Loteng.
” Kalau misalkan terganjal pada system administrasi seharus nya pemda lebih intens memberikan edukasi serta komunikasi dengan pihak rekanan, bukan malah diam adem saja, hingga saat ini.”ketusnya.
Sejumlah proyek menurut Agus Sukandi yang belum dibayarkan sebagian besar merupakan pekerjaan fisik bangunan sekolah dan fasilitas pendidikanan, terutama terdapat di dinas pendidikan Loteng. Diantara projek yang masih belum terbayarkan tersebut terdapat pembangunan sekolah Dasar dan SMP, yang bersumber dari dana DAK.
“Kasihan teman teman kontraktor ini,mereka juga berhutang membeli matrial dan membayar tukang mereka,bila persoalan ini tidak segera menjadi atensi serius dari pemkab Loteng saya khawatir nantinya akan ada gejolak di masyarakat.”lanjutnya.
Dirinya berharap Sekda Loteng L.Firman Wijaya sebagai ketua TAPD Loteng seharusnya segera bertindak dan memberikan win win solution segera guna menyelesaikan permasalahan ini, sehingga kedepan tidak menjadi persoalan serius yang berimbas pada terganggunya sistem pembangunan dan pemerintahan di Bumi Tatas Tuhu Trasna ini. (Lu07)
