Lombok Tengah (lombokUP) – Rapat paripurna DPRD Loteng tentang penyampaian pemandangan umum dari beberapa fraksi dibuka 10.35 wita (19/02). Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah di buka langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lombok Tengah (H. Lalu Mohammad Ahyar, S. Sos)
Pemerintah Daerah telah menyampaikan penjelasan tentang 4 Rancangan ranperda usul pemerintah daerah pada hari Jumat (13/2)
Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Usul Pemerintah Daerah masing masing :
a. Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
b. Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
c. Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
d. Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
Sebagaimana penjelasan pemerintah daerah pada sidang paripurna sebelumnya bahwa yg melatarbelakangi 4 pengajuan ranperda tersebut adalah beberapa pertimbangan strategis diantaranya tuntutan kebutuhan masyarakat dan harapan kedepan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berikut pemandangan dari beberapa fraksi, diantaranya :
Pandangan Fraksi Partai Gerindra Mustamin :
– Ranperda tentang penyelenggaraan program jaminan sosial Ketenagakerjaan di Indonesia dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi bagi pekerja formal
– Ada 5 program utama yang meliputi jaminan kecelakaan kerja atau JKK yaitu perlindungan risiko kecelakaan saat bekerja termasuk perjalanan pergi dan pulangnya jaminan kematian JKK adalah santunan untuk ahli waris jika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja tidak jaminan hari tua atau JHT di mana tabungan jangka panjang untuk pekerja Saat memasuki masa pensiun cacat atau berhenti bekerja diharapkan manfaat uang untuk mempertahankan derajat kehidupan layak saat peserta memasuki usia pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.
– Fraksi Partai Gerindra meminta pejabat yang berwenang untuk terus melakukan pemantauan evaluasi dan komunikasi sehingga hasil penyertaan modal itu dapat meningkatkan
– Untuk mempermudah investasi dan menyederhanakan izin yang bersifat demokratis penyelenggaraan ini dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang lebih efisien transparan dan akuntabel dan yang pertama kemudian insentif dan kemudian Investasi adalah pemberian insentif dukungan fiskal serta non fiskal dari pemerintah daerah atau peta khusus kepada investor untuk meningkatkan penanaman modal pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja kebijakan ini diatur melalui peraturan daerah berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2019 mencakup pengurangan pajak atau retribusi.
Pandangan Fraksi Golkar, Nafila Rernapari :
– Pemerintah Daerah telah menyampaikan penjelasan tentang rancangan empat RanPerda usul Pemerintah Daerah Pada hari Jumat 13 Februari 2026.
– Oleh karenanya terhadap Ranperda usul pemerintah daerah tersebut Praksi Golkar berpandangan setuju untuk dibahas ketingkat selanjutnya dengan beberapa catatan sebagai pengingat bagi kita semua agar setiap regulasi yang kita lahirkan dapat tersosialisasi pada masyarakat sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan Fraksi PKB, H. Ahkam :
– Mengapresiasi atas terbentuknya empat Ranperda usulan Pemerintah yaitu masing-masing sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas karena dengan itu nantinya akan bisa membawa Lombok Tengah ke arah yang lebih baik terhadap kepentingan masyarakat dan kemakmuran masyarakat dan juga bisa mengurangi tingkat kemiskinan sehingga terpenuhi kebutuhan dasar yang lebih layak serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah.
– Di samping itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih baik dan lebih teratur.
– Banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh perizinan berusaha dan investasi di Kabupaten Lombok Tengah.
seperti menjamurnya ritel modern dan lainnya maka dalam hal ini kami mohon untuk pengaturan lebih cepat dan pengawasan lebih cepat sehingga tidak merugikan usaha-usaha lokal yang ada
– Untuk itu Fraksi Kebangkitan bangsa mengapresiasi dengan diusulkan ke empat Ranperda oleh Pemerintah.
Pemandangan Fraksi PKS :
– Atas usulan empat Ranperda oleh Pemerintah antara lain Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Fraksi PKS setuju untuk dilanjutkan untuk pembahasan.
Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Miranti Husnul
– Sebagaimana penjelasan pemerintah daerah pada sidang paripurna sebelumnya bahwa yang melatarbelakangi pengajuan empat Ranperda tersebut adalah beberapa pertimbangan strategis diantaranya tuntutan masyarakat dan harapannya ke depan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat fraksi PPP yang memiliki tagline suara rakyat tidak akan memiliki alasan untuk menolak apapun itu ketika berbicara kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat
Pandangan Fraksi Nasdem, Ki Agus Azahar:
– Atas usulan empat Ranperda oleh Pemerintah antara lain Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Fraksi Nasdem setuju untuk dilanjutkan untuk pembahasan.
Pandangan Fraksi Partai Demokrat ,Baiq Fatmah :
– Atas usulan empat Ranperda oleh Pemerintah antara lain Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Fraksi Demokrat setuju untuk dilanjutkan untuk pembahasan.
Fraksi Ampera, Suhaidi SH. :
– Atas usulan empat Ranperda oleh Pemerintah antara lain Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Fraksi Ampera setuju untuk dilanjutkan untuk pembahasan
Fraksi Persatuan Bintang Rakyat, Wahyudi :
Atas usulan empat Ranperda oleh Pemerintah antara lain Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Fraksi Persatuan Bintang Rakyat setuju untuk dilanjutkan untuk pembahasan
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah selesai dan ditutup dengan penyampaian jawaban dari pemerintah daerah pada rapat Paripurna selanjutnya pada Senin (23/2).(Lu01)
