Mataram,(lombokUP) — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Wirajaya,atau akrab disapa kanda dewan menegaskan pentingnya langkah cepat dari pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam menyelesaikan konflik layanan transportasi yang belakangan terjadi di wilayah NTB. Perselisihan yang melibatkan penyedia jasa transportasi lokal dan pengemudi berbasis aplikasi tersebut dinilai dapat mengganggu ketertiban umum serta mencoreng citra pariwisata daerah jika tidak segera ditangani secara berkeadilan.
Lalu Wirajaya menyampaikan bahwa perbedaan skema operasional dan regulasi sering kali menjadi akar pemicu ketegangan di lapangan. Ia meminta Dinas Perhubungan Provinsi NTB duduk bersama seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan regulasi yang jelas, adil, dan transparan bagi kedua belah pihak.
”Pemerintah daerah harus hadir menjadi penengah yang adil. Harus ada aturan main yang tegas dan disepakati bersama, sehingga pelaku transportasi konvensional tetap terlindungi hak-haknya, sementara layanan berbasis aplikasi juga bisa beroperasi sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Lalu Wirajaya di Mataram.
Ia juga mengimbau seluruh pihak yang terlibat konflik agar menahan diri dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri di lapangan.
Seluruh persoalan diminta untuk diselesaikan melalui jalur dialog dan mediasi demi menjaga iklim kondusif serta kenyamanan para wisatawan yang berkunjung ke NTB.(lu07)
