Lombok Tengah, (lombokUP) — Belasan warga yang mengatasnamakan masyarakat Desa Darek mendatangi Kantor Desa Darek untuk menggelar aksi dengar pendapat terbuka tadi pagi, pada Kedatangan massa tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Darek yang dinilai tidak netral dan sarat dengan kejanggalan administratif selama proses berlangsung.
Aksi yang berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI ini menghasilkan izin pendapat yang cukup banyak. Perwakilan warga menyuarakan keresahan mereka terkait panitia independensi yang dianggap berpihak pada salah satu calon tertentu. Selain tuntutan pembubaran panitia, massa juga mendesak agar seluruh tahapan Pilkades dihentikan sementara sampai adanya evaluasi menyeluruh dari pihak Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Ahmad Badri menyatakan bahwa ketidaknetralan panitia berpotensi merusak iklim demokrasi di Desa Darek dan memicu konflik horizontal antarwarga. Jika tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Darek, ancaman massa akan membawa persoalan ini ke tingkat Kabupaten serta menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
Menangapi tuntutan tersebut, pihak BPD beserta pejabat Kepala Desa Darek yang membahas massa aksi penyampaian akan segera mengadakan rapat internal bersama panitia dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyikapi aspirasi warga. Pihaknya berjanji akan mengedepankan transparansi dan keadilan agar pelaksanaan Pilkades tetap berjalan kondusif. Sidang akhirnya dibubarkan secara tertib dengan aparat penegak hukum.(Lu01)
