MATARAM, (lombokUP) –Lombok Lawyer Club (LLC) meminta Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera mengambil langkah kelembagaan untuk mengevaluasi posisi Moh Akrie sebagai Ketua Komisi I DPRD NTB, termasuk mempertimbangkan mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme internal partai politik.
Permintaan tersebut menyusul polemik proses penetapan tujuh calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB yang menuai keberatan dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat.
Lombok Lawyer Club menilai polemik tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni menyangkut prinsip meritokrasi, transparansi, independensi, serta integritas lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.
Dugaan Nepotisme Harus Dijawab Secara Terbuka
LLC menyoroti munculnya dugaan konflik kepentingan dan nepotisme dalam proses seleksi calon anggota KPID NTB, khususnya berkaitan dengan isu hubungan kekerabatan yang menjadi perhatian publik.
Menurut LLC, apabila terdapat dugaan intervensi kepentingan keluarga atau kedekatan politik dalam proses pengambilan keputusan, maka hal tersebut harus dijelaskan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.
“Jabatan Ketua Komisi I bukanlah ruang untuk mengakomodasi kepentingan keluarga, kelompok, maupun jejaring politik tertentu. Jabatan tersebut merupakan amanah publik yang harus dijalankan berdasarkan prinsip objektivitas, profesionalitas, dan kepentingan masyarakat NTB,” Kata Wahyu Andi S.H, M.H selaku Sekjend Lombok Lawyer Club.
LLC menegaskan bahwa seleksi komisioner KPID harus menjunjung tinggi meritokrasi. Setiap calon harus dinilai berdasarkan kapasitas, integritas, kompetensi, rekam jejak, serta komitmen terhadap independensi lembaga penyiaran.
Ketua DPRD NTB Jangan Diam
Lombok Lawyer Club juga meminta Ketua DPRD NTB tidak bersikap pasif menghadapi polemik tersebut. Sebagai pimpinan lembaga legislatif, Ketua DPRD memiliki tanggung jawab menjaga marwah, kehormatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi DPRD.
LLC meminta agar persoalan ini ditindaklanjuti melalui evaluasi kelembagaan yang transparan, pemeriksaan terhadap dugaan konflik kepentingan, serta langkah politik dan organisatoris sesuai aturan yang berlaku.
“Jangan sampai DPRD kehilangan kepercayaan publik hanya karena persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ketua DPRD harus menunjukkan bahwa lembaga ini berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan personal maupun kelompok,” tegasnya.
Meritokrasi Adalah Keharusan, Bukan Sekadar Slogan
Lebih lanjut, LLC mengingatkan bahwa KPID merupakan lembaga independen yang memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas penyiaran, melindungi kepentingan publik, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang sehat dan berkualitas.
Karena itu, proses seleksi komisioner KPID tidak boleh terjebak dalam praktik transaksional, kompromi politik, maupun dugaan nepotisme.
“Kami menerima kabar bahwa, salah satu peserta yang dipaksakan lolos atas nama Maharaja Sani keponakan dari Ketua Komisi I. Mari kita uji kapasitas orang ini dengan peserta yang lain seperti apa? Buka datanya secara transparan? Jangan ada permainan busuk, DPRD ini lembaga publik, wakil rakyat, bukan milik satu keluarga ” tegas Wahyu Andi.
LLC berpandangan bahwa polemik ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola seleksi lembaga publik di NTB. Meritokrasi tidak boleh hanya menjadi jargon dalam pidato politik Gubernur NTB, tetapi harus diwujudkan melalui keputusan yang objektif dan dapat diuji secara terbuka.
Tiga Tuntutan Lombok Lawyer Club:
1. Meminta Ketua DPRD NTB segera mengevaluasi kepemimpinan Moh Akrie sebagai Ketua Komisi I DPRD NTB terkait polemik seleksi KPID NTB.
2. Meminta dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terbuka terhadap dugaan konflik kepentingan serta nepotisme dalam proses penetapan tujuh calon anggota KPID NTB.
3. Meminta agar mekanisme evaluasi jabatan hingga kemungkinan PAW diproses sesuai ketentuan hukum, peraturan DPRD, dan mekanisme partai politik yang berlaku.
“Demokrasi tidak boleh dikalahkan oleh nepotisme. Lembaga publik tidak boleh menjadi ruang pembagian privilese bagi keluarga dan kelompok tertentu. Kami ingin NTB dibangun dengan meritokrasi, bukan politik kekerabatan.” tutup Wahyu Andi, S.H., M.H.(lu07)
