Lombok Tengah, (lombokupdatenews) – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) melalui juru bicaranya, Ferdian Elmansyah, menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap penjelasan nota keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Loteng, Selasa (18/11/2025).
Dalam forum resmi itu, Golkar menegaskan pentingnya efektivitas anggaran, peningkatan PAD, serta penguatan pelayanan publik sebagai fondasi pembangunan daerah.
Pemaparan tersebut disampaikan setelah Pemerintah Daerah menjabarkan arah kebijakan APBD 2026 pada 14 November lalu. Menurut Ferdian, visi pembangunan Lombok Tengah 2025–2029, yakni
“Mewujudkan masyarakat mandiri, berdaya saing, sejahtera dan harmoni”, membutuhkan kerja keras, kolaborasi, dan langkah terukur dari seluruh perangkat daerah.
Dalam penyampaiannya, Ferdian menegaskan bahwa Fraksi Golkar menerima Ranperda APBD 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Meski demikian, Fraksi memberikan sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah.
“Ditengah rasionalisasi anggaran, setiap rupiah harus digunakan secara efektif dan efisien. Program prioritas yang sejalan dengan RPJMD wajib dipastikan terlaksana,” ujar Ferdian Elmansyah di hadapan forum paripurna.
Golkar juga meminta Pemda lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan PAD, terutama melalui optimalisasi aset daerah yang selama ini terbengkalai dan belum memberikan manfaat signifikan bagi daerah.
Ferdian turut menyoroti layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang dinilai masih membutuhkan penguatan baik dari sisi SDM maupun sarana pendukung.
“Setiap layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus hadir dengan cepat, tepat, ramah, dan humanis. ASN adalah pelayan publik, dan itu harus terlihat dalam setiap pelayanan,” tegasnya.
Golkar juga menekankan pentingnya memperhatikan insentif kader Posyandu, serta kesejahteraan guru honorer dan guru swasta.
Dalam rapat paripurna itu, Ferdian menegaskan bahwa mitigasi bencana harus diperkuat, terutama terkait banjir dan longsor yang kerap dipicu penanganan sampah yang tidak optimal dan kerusakan hutan.
Ia juga meminta Pemda menaruh perhatian pada penataan pohon-pohon besar di tepi jalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, terlebih di musim penghujan.
Fraksi Golkar juga mendorong Pemda mempertimbangkan skema pendanaan alternatif seperti pinjaman daerah melalui PT SMI atau KPBU karena APBD 2026 dinilai tidak cukup untuk membiayai sejumlah program prioritas.
Beberapa program yang diusulkan untuk dipercepat pendanaannya meliputi:
1. Pembebasan lahan perluasan parkir RSUD Praya karena kapasitas parkir yang ada tidak lagi memadai.
2. Renovasi Lapangan Bundar Praya yang dinilai sudah kumuh dan merusak estetika kota.
3. Penataan aset daerah agar dapat menghasilkan PAD melalui kerja sama pihak ketiga secara transparan dan profesional.
Di akhir penyampaiannya, Ferdian mewakili Fraksi Golkar menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam APBD 2026.
“Kami berharap seluruh saran dan masukan ini menjadi bagian penting dalam penyempurnaan APBD 2026 demi kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah,” harapnya.(**)
