LOMBOK TENGAH,(lombokUP) — Ketua Umum Lembaga Aliansi Peduli Keadilan Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah, Ahmad Halim, memberikan tanggapan resmi mengenai pernyataan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah yang menyebutkan tidak adanya peraturan atau penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kecamatan Praya Barat Daya.12 Agustus 2026. Pernyataan tersebut dinilai perlu diluruskan agar tidak memicu simpanan informasi di tengah, masyarakat pelaku usaha, serta para petani yang bergantung pada sektor pertanian di wilayah Praya Barat Daya. Ahmad Halim menekankan beberapa poin penting terkait penetapan dan pemetaan fungsi lahan…
Terkait LSD Paya Barat Daya , Ahmad Halim Tantang PUPR Loteng Buka DATA ATR/BPN
