Lombok Tengah, (lombokUP) -Program MBG Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Prabowo Subianto yang sangat baik dalam rangka untuk pemenuhan gizi generasi penerus agar IQnya bertambah dan badanya sehat sehingga tercapainya zero stunting, namun demikian setelah berjalannya program ini membutuhkan evaluasi dan kontrol yang ketat kedepan
Pasalnya di lapangan sangat banyak temuan2 yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dalam hal ini (BGN) Badan Gizi Nasional, hal ini disampaikan Samsul Bahri Pemerhati Program MBG mengatakan bahwa dari pemantauan pihaknya di beberapa temuan mulai dari segi kwalitas makanan yang kurang baik, akibat dugaan permainan kepala dapur atau SPPi yang menjadi supplyer dengan profit oriented.
“Banyaknya oknum SPPI yang bermain menjadi supplyer dengan modus menggunakan nama orang lain yang secara otomatis pasti akan berdampak pada kwalitas makanan karena mereka berorientasi pada keuntungan, bahkan ada juga modus SPPI atau kepala dapur merekomendasi supplyer lalu meminta fee ke supplyer, padahal itu diluar kewenangannya karena rekomendasi supplyer secara juklat juknis adalah kewenangan mitra.”ungkapnya.
Ditambahkan Samsul bahwa SPPI merupakan satuan petugas yang diberikan kewenangan oleh BGN dan sudah di berikan privilage yg istimewa oleh pemerintah, namun baru saja menjabat belum satu tahun sebagai kepala dapur, statusnya sudah di angkat sebagai pegawai P3K, secara kesejahteraan mereka mendapatkan gaji layak mulai dari 6 juta rupiah hingga 7 juta rupiah sebulan.
Namun bila di bandingkan dengan pegawai guru honorer dan pegawai honor nakes yang sudah mengabdi bertahun-tahun, baru-baru ini kemudian di angkat sebagai pegawai P3K paruh waktu dengan gaji yang jauh dari kata layak.
“Ada lagi temuan oknum SPPI yang bermain di dana oprasional dapur dengan melakukan pembelanjaan fiktif seperti pembelian air galon misalnya, yg dalam laporannya ada tetapi barangnya tidak ada, kemudian ada juga yang bermain di oprasional BBM kendaraan oprasional dll, kalau BGN membutuhakn bukti saya siapkan bukti-bukti tersebut”tambah Syamsul Bahri, S.H lagi.
Kepala dapur atau SPPi juga dari hasil temuannya mengatakan kerap mengintimidasi mitra dengan menggunakan kewenangannya berlagak superior, modusnya adalah ketika mitra tidak memberikan space produk bahan baku untuk mereka supply lalu membuat laporan segala kekurangan dari perlengkapan dapur bahkan menahan insentif mitra yang menjadi haknya dengan dalih bahwa mitra harus melengkapi kekurangan dapurnya.
“Beberapa mitra yang saya temui mengadukan hal ini kepada saya, katanya kepala dapur atau SPPI menahan insentifnya kalau belum memenuhi segala kekurangan, padahal SPPG atau dapur tersebut baru beroprasional beberapa bulan, pemerintah dalam hal ini BGN harus memahami kondisi mitra, dimana mitra ini sebagian besar adalah pelaku UMKM yang mana mereka status ekonominya menengah kebawah, bukan para pemodal yang nota bene kaya raya, artinya mereka harus di beri kelonggaran untuk melengkapi segala kekurangannya secara bertahap.”Jelasnya.
Lebih jauh dirinya mengungkapkan pengakuan dari salah satu mitra yang pihaknya temui, untuk membangun dapur mereka harus angkat hutang terlebih dahulu, sehingga setelah dapur beroperasi mereka harus membayar hutangnya terlebih dahulu.
Oleh sebab itu pihaknya kembali meminta BGN dalam hal ini ada Kareg, Korwil bahkan Korcam memantau dan mengevaluasi dapur2 mitra, namun janganlah malah sebaliknya memanfaatkan tugas dan kewenangannya hanya untuk kepentingan pribadinya untuk memperkaya diri.
Samsul juga melihat banyak temuan oknum korcam mengintimidasi mitra2 dapur ketika mereka telat melengkapi perlengkapan dapur padahal baru beroperasi beberapa bulan saja.
“Kalau pemerintah membiarkan praktek praktek menyimpang ini oleh perpanjangan tangannya apa lagi mereka bertindak dengan berlagak superior, maka kedepan akan banyak mitra yang gulung tikar, padahal pemerintah sangat terbantukan oleh keberadaan mitra yang menyiapkan fasilitas SPPG demi akselerasi program MBG.”tutupnya.(Lu07)
