Mataram,(lombokUP) – Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Barat bukan sekadar agenda olahraga berskala nasional. PON 2028 merupakan kesempatan besar bagi NTB untuk menunjukkan kapasitas daerah dalam mengelola sebuah perhelatan olahraga nasional sekaligus membangun fondasi olahraga yang lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada prestasi. Karena itu, seluruh elemen yang memiliki tanggung jawab terhadap olahraga NTB harus memastikan bahwa persiapan menuju PON 2028 dilakukan dengan serius, terukur, dan tidak terjebak dalam pola pengelolaan yang justru melahirkan kegaduhan.
Dalam konteks tersebut, persoalan kepemimpinan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB menjadi sesuatu yang tidak boleh dianggap sepele. Pergantian kepengurusan KONI NTB periode 2026–2031 harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan olahraga NTB selama ini. Bagi saya, olahraga NTB membutuhkan energi baru, kepemimpinan baru, dan keberanian baru untuk melakukan pembenahan. Karena itu, saya, Kusnadi Unying, Presiden Sahabat Muda NTB, menyatakan dukungan penuh kepada Bupati Lombok Tengah, Lalu Fathul Bahri, untuk maju dan memimpin KONI NTB periode 2026–2031.
Dukungan ini bukan tanpa alasan. Dukungan tersebut lahir dari kegelisahan terhadap kondisi tata kelola olahraga NTB, terutama setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB 2026 yang justru diwarnai oleh berbagai persoalan dan polemik di sejumlah cabang olahraga. Porprov seharusnya menjadi ruang pembuktian bahwa olahraga NTB memiliki sistem kompetisi yang sehat, profesional, dan mampu menjunjung tinggi sportivitas. Akan tetapi, berbagai insiden yang muncul dalam pelaksanaannya patut menjadi catatan serius bagi seluruh pihak, terutama KONI NTB.
Sebagaimana kita saksikan bersama, pelaksanaan Porprov XII NTB 2026 diwarnai sederet insiden di berbagai cabang olahraga. Sedikitnya delapan kericuhan dan polemik mencuat, mulai dari aksi pemukulan terhadap wasit, protes massal terhadap hasil penjurian, aksi mundur atlet akibat dugaan kecurangan, hingga pembubaran pertandingan oleh aparat kepolisian akibat dugaan taruhan. Persoalan-persoalan tersebut tentu tidak dapat dipandang sebagai dinamika pertandingan biasa. Jika sebuah pesta olahraga terbesar di tingkat provinsi justru dipenuhi dengan konflik, protes, dan persoalan integritas pertandingan, maka publik berhak mempertanyakan sejauh mana sistem pengelolaan olahraga kita telah berjalan dengan baik.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa seluruh persoalan tersebut merupakan kesalahan satu pihak. Namun, organisasi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengelolaan olahraga prestasi harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mencegah, dan menyelesaikan setiap persoalan yang muncul. Konflik dalam pertandingan memang dapat terjadi. Akan tetapi, yang menjadi ukuran profesionalisme sebuah organisasi bukanlah ada atau tidak adanya konflik, melainkan bagaimana konflik tersebut dikelola secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Di sinilah evaluasi terhadap KONI NTB menjadi penting.
Jangan sampai kita terlalu sibuk membicarakan target besar PON 2028, tetapi persoalan mendasar dalam tata kelola olahraga di tingkat daerah belum selesai. PON 2028 akan jauh lebih kompleks dibandingkan Porprov. Jumlah kontingen lebih besar, tekanan publik lebih tinggi, sorotan nasional lebih kuat, dan reputasi NTB sebagai tuan rumah akan dipertaruhkan. Jika persoalan yang terjadi dalam Porprov tidak dijadikan bahan evaluasi serius, kita patut khawatir persoalan serupa justru akan muncul dalam skala yang lebih besar.
Karena itu, menurut saya, KONI NTB membutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun konsolidasi seluruh cabang olahraga, memperbaiki tata kelola kompetisi, memperkuat pembinaan atlet, memastikan profesionalisme perangkat pertandingan, serta membangun komunikasi yang sehat dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan olahraga.
Dalam pandangan saya, Lalu Fathul Bahri memiliki modal kepemimpinan yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Pengalamannya sebagai Bupati Lombok Tengah memberikan pengalaman dalam mengelola pemerintahan, membangun koordinasi lintas sektor, dan mengambil keputusan dalam menghadapi berbagai kepentingan. Tentu, pengalaman tersebut harus diterjemahkan ke dalam visi yang konkret apabila nantinya dipercaya memimpin KONI NTB.
Saya mendukung Lalu Fathul Bahri bukan semata-mata karena posisinya sebagai kepala daerah, tetapi karena momentum olahraga NTB membutuhkan figur yang mampu menghadirkan perubahan. KONI NTB harus kembali menjadi rumah bersama bagi seluruh insan olahraga. Tidak boleh ada cabang olahraga yang merasa dianaktirikan. Tidak boleh ada atlet yang merasa perjuangannya tidak dihargai. Dan tidak boleh ada persoalan pertandingan yang kehilangan mekanisme penyelesaian yang jelas.
Lebih jauh, pemilihan Ketua KONI NTB periode 2026–2031 jangan hanya menjadi persoalan siapa yang memperoleh dukungan terbanyak dalam forum organisasi. Pemilihan tersebut harus menjadi momentum untuk menentukan arah masa depan olahraga NTB. Para pemilik suara harus melihat siapa yang memiliki gagasan, kapasitas, integritas, dan keberanian untuk membawa perubahan.
Saya percaya bahwa pergantian kepemimpinan bukanlah bentuk permusuhan. Regenerasi merupakan bagian dari kehidupan organisasi yang sehat. Ketika sebuah organisasi menghadapi banyak persoalan, maka evaluasi dan penyegaran kepemimpinan adalah sesuatu yang wajar. Justru yang tidak sehat adalah ketika kritik dianggap sebagai ancaman dan evaluasi dipandang sebagai upaya menjatuhkan.
Sebagai Presiden Sahabat Muda NTB, saya ingin menegaskan bahwa generasi muda NTB memiliki kepentingan besar terhadap masa depan olahraga daerah ini. Kita ingin melihat atlet-atlet NTB berprestasi karena kemampuan dan kerja kerasnya. Kita ingin melihat pertandingan berjalan sportif. Kita ingin melihat pengurus bekerja profesional. Dan kita ingin PON 2028 menjadi momentum kebangkitan olahraga NTB, bukan sekadar pesta seremonial.\Karena itu, saya kembali menegaskan dukungan penuh kepada Lalu Fathul Bahri untuk maju sebagai Ketua KONI NTB periode 2026–2031. Ini bukan sekadar dukungan terhadap seorang figur, tetapi dukungan terhadap agenda perubahan dan perbaikan tata kelola olahraga NTB.
PON 2028 sudah di depan mata. Kita tidak punya banyak waktu untuk terus berkutat dengan kegaduhan yang sama. NTB membutuhkan kepemimpinan olahraga yang mampu bekerja, menyatukan, dan menyelesaikan persoalan.
Sudah waktunya KONI NTB melakukan perubahan. Sudah waktunya menghadirkan kepemimpinan baru. Dan sudah waktunya olahraga NTB dipimpin dengan semangat profesionalisme, sportivitas, serta kepentingan atlet dan prestasi daerah.(LU01)
